PENYIDIKAN KASUS PENAMBANGAN ILEGAL DI KETAPANG TELAH SELESAI, PN SIAP GELAR SIDANG!



JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja menyerahkan berkas perkara penambangan emas ilegal yang melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal China kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang. Tersangka dalam kasus ini, yang berinisial YH, diduga melakukan penambangan bijih emas tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Berkas perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta melalui surat P-21 Nomor B-2687/Eku.1/07/2024 pada tanggal 5 Juli 2024.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi, mengonfirmasi bahwa penyidikan kasus ini telah selesai. Selanjutnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Mineral dan Batubara menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU Kejaksaan Negeri Ketapang, didampingi oleh JPU dari Kejaksaan Agung. Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Anthoni Nainggolan, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan.

Anthoni Nainggolan menekankan pentingnya penegakan hukum di sektor pertambangan, yang akan terus dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait. "Manajemen kolaboratif sangat penting, di mana Kementerian ESDM bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Inilah bentuk kolaboratif kami terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin," kata Anthoni.

Kasus ini berawal dari kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan terhadap aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Kabupaten Ketapang. Dalam kegiatan ini, ditemukan adanya lubang tambang dengan panjang total 1.648,3 meter dan volume 4.467,2 m3. Modus operandi yang digunakan tersangka adalah memanfaatkan lubang tambang dalam yang masih dalam masa pemeliharaan dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Namun, kegiatan tersebut ternyata melibatkan pembongkaran menggunakan bahan peledak, pengolahan, dan pemurnian bijih emas di lokasi tersebut.

Sunindyo menjelaskan bahwa tersangka YH bertindak sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan di tunnel, bekerja sama dengan beberapa tenaga kerja dan warga lokal untuk mendukung kegiatan non-inti seperti pemompaan, housekeeping, dan katering. Tersangka tidak memiliki izin usaha jasa pertambangan (IUJP) yang diperlukan untuk bekerja sebagai kontraktor di wilayah IUP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Saat pemeriksaan, ditemukan aktivitas tanpa izin yang dilakukan oleh tersangka. YH disangkakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. "Saat pemeriksaan ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka berinisial YH, yang bersangkutan merupakan warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT)," kata Sunindyo.

Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menindak pelaku penambangan ilegal, terutama yang melibatkan warga negara asing. Penyerahan berkas perkara ini ke Kejari Ketapang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku lain yang berencana melakukan kegiatan serupa. Pemerintah bersama instansi penegak hukum berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum yang tegas demi menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya