PRESIDEN JOKOWI TARGETKAN BANTAENG JADI PENYUPLAI PANGAN UTAMA UNTUK IKN NUSANTARA



NUSANTARA- Presiden Joko Widodo mengharapkan Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan dapat menjadi penyuplai pangan utama untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Harapan ini disampaikan Presiden saat mengunjungi Desa Layoa, Gantarangkeke, Bantaeng, pada Jumat, 5 Juli 2024. Jokowi menargetkan Bantaeng surplus dalam produksi padi dan sayuran dalam beberapa waktu ke depan sehingga surplus tersebut bisa dikirim ke IKN.

Presiden menyoroti kesuburan tanah di Bantaeng yang diharapkan mampu menghasilkan bahan pangan dengan produktivitas tinggi. "Ya nanti kan ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN. Tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini, bisa dikirim ke IKN," kata Jokowi. Selain itu, harga bahan pangan di Sulawesi Selatan relatif lebih murah dibandingkan dengan Pulau Jawa, memberikan keuntungan lebih dalam hal distribusi pangan.

Selain beras, Jokowi juga menyebutkan potensi besar produksi sayuran dan bawang merah di Bantaeng yang bisa disuplai ke IKN. "Ada kelebihan produksi sayur di sini, bisa ditarik ke IKN. Ada bawang merah tadi yang juga harganya baik, sangat baik, Rp30 ribu, bisa ditarik ke IKN," imbuhnya. Pemerintah akan memberikan perhatian lebih terhadap produksi pertanian di Sulawesi Selatan untuk mendukung target ini.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah telah mendistribusikan sejumlah pompa air. Untuk provinsi Sulawesi Selatan, dari tahun 2019 hingga 2024, telah disebar sebanyak 5.230 unit pompa. Kabupaten Bantaeng sendiri mendapat alokasi 81 unit pompa pada tahun 2024. Secara nasional, targetnya adalah menyebarkan 70.000 unit pompa, dengan 20.000 di antaranya sudah didistribusikan. "Petani tadi menyampaikan di sini hanya panen sekali, padahal tanahnya subur, karena airnya enggak ada. Dengan pompa ini, ini sudah tanam yang kedua. Kita harapkan nanti bisa masuk ke penanaman yang ketiga," ujar Jokowi.

Peningkatan produktivitas beras ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan secara nasional dan mengantisipasi kekeringan panjang yang terjadi di banyak negara. IKN diprediksi akan menjadi pasar baru yang signifikan bagi daerah-daerah penghasil pertanian, termasuk Bantaeng. "Nanti kan ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini bisa dikirim ke IKN," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menekankan peran strategis IKN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. IKN dirancang sebagai model pembangunan kota yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga ramah lingkungan. "Saya kira IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru dan kita ingin juga terjadi transformasi ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi hijau," ujarnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat berperan besar dalam mendukung kebutuhan pangan IKN Nusantara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah dan masyarakatnya. Kehadiran IKN sebagai pasar baru bagi hasil pertanian diharapkan akan memberikan dorongan signifikan bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Bantaeng dan daerah sekitarnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya