PROSES PEMBANGUNAN IKN DILAKUKAN DENGAN HATI-HATI, MENGUTAMAKAN HAK DAN KEBUTUHAN PENDUDUK SETEMPAT

NUSANTARA- Pemerintah memastikan bahwa pembangunan proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dilakukan dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah, menegaskan bahwa pembangunan IKN dirancang untuk kesejahteraan masyarakat setempat. “Kalau ada yang terdampak, kita cari cara, kita negosiasi kamu mau bagaimana,” kata Zainal dalam pernyataannya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Zainal menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan bertindak gegabah dalam memindahkan penduduk yang tinggal di kawasan yang akan dibangun. Ia memberikan contoh pada pembangunan bendungan yang seringkali menggunakan lahan hutan. Dalam proses tersebut, pemerintah tidak serta merta mengusir penduduk yang tinggal di sekitarnya karena mereka mungkin telah melakukan berbagai aktivitas ekonomi seperti menanam singkong atau kayu yang menunjang kehidupan mereka. “Tapi, fakta pada saat itu dilepaskan ke pengguna, ada orang. Pemerintah kan enggak bisa grusa grusu, ayo pindah,” jelas Zainal.

Pemerintah sangat memahami bahwa pembangunan tidak boleh menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, jika ada penduduk yang membutuhkan rumah sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur di IKN, pemerintah siap membangun rumah untuk mereka. Proses ini dianggap sebagai bagian dari prosedur standar dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur besar, dan pemerintah memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan masyarakat selalu menjadi prioritas utama.

Dalam rangkaian pembangunan IKN, perhatian khusus diberikan pada negosiasi dan konsultasi dengan penduduk yang terdampak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak merugikan mereka dan tetap mendukung kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun IKN tidak hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai kota yang inklusif dan ramah bagi semua penduduknya.

Pendekatan yang hati-hati dan partisipatif ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan dengan lancar serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat dan masyarakat lokal, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, pembangunan IKN adalah bagian dari upaya besar pemerintah untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan efisien, sekaligus mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur di IKN benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Zainal menekankan bahwa proses pembangunan IKN adalah proses yang biasa dilakukan dalam setiap proyek besar, dengan perhatian penuh terhadap hak dan kebutuhan masyarakat. “Jadi, ini proses biasa saja (yang ada) kebetulan di IKN,” tutup Zainal, menunjukkan bahwa pemerintah selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam setiap langkah pembangunan.