REVITALISASI KOPERASI SEBAGAI SOLUSI EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN IKN



NUSANTARA- Anggota Pokja Pemantauan Tim Nasional Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Ikhwan Primanda, menyatakan bahwa setelah hampir 79 tahun Indonesia merdeka, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh korporasi, baik swasta maupun milik pemerintah. Koperasi sebagai perwujudan ekonomi Pancasila belum mampu menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Namun, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi momentum untuk revitalisasi gerakan koperasi.

Ikhwan menyarankan agar ratusan ribu ASN yang pindah ke IKN didorong membentuk ribuan Koperasi ASN. "Dimulai dari bisnis pengembangan perumahan untuk anggotanya, koperasi ASN bisa melebarkan bisnis ke kuliner dan jasa-jasa lainnya untuk menggerakkan ekonomi IKN Nusantara. Ribuan koperasi tersebut akan menjadi contoh dan gerakan besar yang bisa merevitalisasi gerakan koperasi di Indonesia," ungkapnya dalam keterangan resmi pada 28 Juli 2024.

Menurut Ikhwan, koperasi ASN di IKN Nusantara memiliki potensi untuk berkembang menjadi koperasi besar sekelas Zuivelcooperatie Frieslandcampina U.A., yang memiliki perusahaan consumer goods berbasis susu di 36 negara. Ikhwan juga menyoroti konsep hunian Smart-Vertical-Living yang diusung saat ini sangat mahal untuk kemampuan ekonomi ASN dan pemerintah. Sebanyak 47 tower hunian yang dibangun Kementerian PUPR menghabiskan biaya Rp9,3 triliun untuk membangun 2.820 unit hunian, atau setara Rp3,3 miliar per unit 98 meter persegi.

Jika ASN yang pindah sebanyak 118.513 orang, maka biaya pembangunan hunian Smart-Vertical-Living akan menghabiskan dana sekitar Rp150 triliun hingga Rp390 triliun. Kota Sejong di Korea Selatan dapat menjadi gambaran implementasi dari konsep ini, yang sudah menelan biaya hingga USD130 miliar atau setara Rp2.041 triliun hingga akhir 2023. Dengan APBN sekitar Rp16 triliun hingga Rp29 triliun per tahun untuk biaya pembangunan dan operasional IKN, diperkirakan IKN Nusantara memerlukan waktu 100 tahun untuk menjadi seperti Sejong.

Oleh karena itu, pelibatan koperasi untuk membangun hunian IKN Nusantara bisa mempercepat perpindahan fungsi pusat pemerintahan ke IKN. Langkah pertama adalah memindahkan 118.513 ASN ke hunian modular yang bisa dibangun dengan cepat. Satu hunian modular untuk 80-250 ASN bisa dibangun di tengah lahan 6-20 ha. "Sehingga 2024 ini jumlah ASN yang dipindahkan bisa sesuai skenario optimis 14 ribuan ASN," ujar Ikhwan.

Langkah kedua, ASN ditawari kavling hak milik 500 meter untuk membangun sendiri perumahan bersama koperasi pilihannya. Enam orang tukang bisa menyelesaikan pembangunan dua Rumah Sederhana Sehat Instan (RISHA) dalam 7-10 hari, sehingga diperlukan 1.000-an pekerja konstruksi untuk membangun 10 ribu RISHA dalam satu tahun. "Pemerintah cukup memfasilitasi pembangunan jalan, selokan, jaringan listrik, dan jaringan air bersih dengan anggaran sekitar Rp2,4 triliun untuk 10 ribu kavling. Tahun-tahun berikutnya jumlah ASN yang dipindahkan bisa mengikuti kecepatan pembangunan gedung perkantoran oleh Kementerian PUPR," papar Ikhwan.

Dengan konsep koperasi hunian ASN, anggaran Rp16 triliun per tahun cukup untuk mempercepat perpindahan 118.513 ASN menjadi 12 tahun. Konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara serta memperkuat gerakan koperasi di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya