SANDIAGA UNO BENTUK SATGAS SEBAGAI UPAYA RELAKSASI ATAS TINGGINYA HARGA TIKET PESAWAT


JAKARTA- Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, telah memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna menurunkan harga tiket pesawat domestik yang saat ini dianggap terlalu mahal. Pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari sembilan langkah yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi pemerintah untuk menangani masalah tersebut.

Sandiaga menjelaskan bahwa Satgas ini akan terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta kementerian terkait lainnya. Menurutnya, tingginya harga tiket pesawat tidak hanya disebabkan oleh harga avtur yang mahal, tetapi juga oleh beban pajak dan biaya operasional lainnya yang tinggi.

Satgas ini
akan mengkaji semua komponen biaya yang berkontribusi terhadap tingginya harga tiket pesawat dan memastikan bahwa industri penerbangan di Indonesia dapat beroperasi seefisien mungkin, mirip dengan industri penerbangan di luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa harga tiket pesawat di Indonesia adalah yang termahal kedua di dunia, hanya kalah dari Brasil. Hal ini mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah efisiensi penerbangan, termasuk mengevaluasi biaya operasi pesawat yang terbesar dipicu oleh Cost Per Block Hour (CBH).

Menurut Luhut, komponen CBH perlu diidentifikasi lebih rinci dan strategi perlu dirumuskan untuk mengurangi nilainya berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mempercepat kebijakan pembebasan bea masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu untuk kebutuhan penerbangan, di mana porsi perawatan berada di 16 persen dari keseluruhan biaya setelah avtur.

Luhut juga menjelaskan bahwa mahalnya tiket pesawat di Indonesia juga dipengaruhi oleh mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, yang berdampak pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC) bagi penumpang yang melakukan transfer atau mengganti pesawat.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas. Langkah-langkah yang telah dirumuskan akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional, yang akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya.

Dengan pembentukan Satgas dan langkah-langkah efisiensi yang telah dirumuskan, pemerintah berharap dapat menurunkan harga tiket pesawat domestik sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas transportasi udara, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sandiaga menekankan bahwa kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga sangat penting untuk mencapai tujuan ini, memastikan bahwa industri penerbangan di Indonesia dapat bersaing secara global dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya