SEBAGAI MITRA & PENYANGGA IKN, KOTA BALIKPAPAN AKAN PERBARUI PERDA RTRW



NUSANTARA- Pemerintah Kota Balikpapan berencana memperbarui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai bagian dari persiapan untuk menjadi mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menyatakan bahwa Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2032 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Muhaimin menjelaskan bahwa untuk menciptakan Perda yang efektif dan berdaya guna, diperlukan penyusunan Raperda dan regulasi lainnya seperti rencana detail tata ruang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota juga menjadi fokus utama.

Tujuan utama dari revisi RTRW ini adalah untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antara sektor, serta menetapkan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Materi muatan Raperda RTRW Kota Balikpapan 2024-2044 mencakup kebijakan pengembangan wilayah kota dan strategi penataan ruang wilayah kota.

Rencana struktur ruang wilayah kota akan meliputi sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana, serta rencana pola ruang yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya. Rencana ini juga akan mencakup penyediaan ruang terbuka hijau dan kawasan strategis kota. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota akan meliputi program utama jangka menengah lima tahun, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam RTRW 2024-2044 yang sedang disusun, Pemkot Balikpapan menyiapkan lima pengembangan utama sebagai mitra IKN. Pertama, pengembangan industri, khususnya industri farmasi, petrokimia, dan industri berbasis energi terbarukan. Kedua, penguatan peran Kota Balikpapan sebagai super hub pengembangan IKN dalam aspek logistik, perdagangan, dan jasa.

Ketiga, pengembangan coastal area untuk mendukung peran Kota Balikpapan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Ini akan didukung oleh pengembangan infrastruktur transportasi yang mendukung peran kota sebagai pusat logistik dan pintu gerbang Kaltim dan IKN.

Keempat, pemenuhan kebutuhan penyediaan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) serta utilitas untuk mendukung dan mengantisipasi pertumbuhan penduduk, khususnya dalam penyediaan air minum yang memadai.

Kelima, pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati melalui pelestarian hutan lindung, ekosistem mangrove, dan jalur migrasi satwa. Langkah ini diharapkan akan menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Balikpapan dan sekitarnya.

Dengan langkah-langkah ini, Kota Balikpapan diharapkan akan mampu menjadi mitra strategis IKN, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Perubahan ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi Balikpapan tetapi juga bagi IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya