SRI MULYANI UNGKAP ALASAN PENGANGKATAN THOMAS DJIWANDONO SEBAGAI WAMENKEU II



JAKARTA- Pekan lalu, Presiden Joko Widodo melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini dipercaya mengemban tugas untuk membantu proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan di balik pemilihan Thomas dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu pada Kamis (18/7/2024).

Menurut Sri Mulyani, pemilihan Thomas bertujuan untuk memastikan RAPBN 2025 sejalan dengan prioritas kebijakan pemerintahan Prabowo yang akan datang. "Kami harus koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi terutama dengan presiden terpilih dan timnya yang beliau tunjuk," ujar Sri Mulyani. Dia menambahkan bahwa Kemenkeu sudah berkoordinasi intensif dengan tim Prabowo-Gibran selama tiga bulan terakhir untuk menyusun Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang sesuai dengan prioritas kebijakan pemerintah baru.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemilihan Thomas tidak disebabkan oleh adanya masalah komunikasi dengan tim Prabowo-Gibran. Justru, menurutnya, kehadiran Thomas di Kemenkeu akan memudahkan komunikasi yang sebelumnya sudah berjalan baik. "Dengan adanya Mas Thomas di sini, kita tidak perlu lagi mengadakan pertemuan khusus karena sekarang dia sudah ada di sini," jelas Sri Mulyani.

Thomas Djiwandono, yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra, menyatakan bahwa perannya sebagai Wakil Menteri Keuangan II adalah untuk memastikan kontinuitas antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih," kata Tommy, sapaan akrabnya.

Setelah dilantik, Tommy menjelaskan bahwa tugas utamanya adalah menyelaraskan program pemerintah saat ini dengan program-program presiden terpilih dalam postur APBN Tahun 2025. "Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan," ungkap Tommy.

Selain itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa penunjukan Thomas adalah bagian dari strategi untuk memastikan RAPBN 2025 bisa mencerminkan prioritas kebijakan pemerintahan baru dan berjalan sesuai dengan rencana. "Kami berharap dengan adanya Thomas di tim kami, proses transisi pemerintahan akan berjalan lebih mulus dan RAPBN 2025 bisa mencerminkan prioritas-prioritas kebijakan dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih," tambah Sri Mulyani.

Pelantikan Thomas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Tommy, yang memiliki latar belakang sebagai wartawan dan analis keuangan, juga pernah bekerja di sektor politik sebagai calon legislatif di Provinsi Kalimantan Barat dan Bendahara Umum Gerindra.

Penunjukan Thomas sebagai Wamenkeu II diharapkan dapat mendukung penyusunan APBN 2025 yang selaras dengan prioritas kebijakan pemerintah baru, serta memastikan proses transisi pemerintahan berjalan lancar. Dengan demikian, program-program yang telah dicetuskan oleh pemerintahan saat ini dapat diteruskan dan disesuaikan dengan program-program pemerintahan mendatang, memastikan kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya