TUDUHAN KONTRAS SOAL IMPOR BARANG ISRAEL SALAH! DATA YANG DISAJIKAN TIDAK OBYEKTIF!



JAKARTA- Tuduhan tentang lonjakan impor produk Israel ke Indonesia yang mengabaikan hak asasi manusia dinilai kurang tepat. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Kemanusiaan Palestina mengklaim adanya peningkatan signifikan dalam impor produk Israel pada awal tahun 2024, yang dianggap bertentangan dengan prinsip solidaritas terhadap Palestina. Namun, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan drastis dalam nilai impor dari Israel.

Menurut laporan BPS, nilai impor barang dari Israel ke Indonesia mengalami penurunan tajam sebesar 54 persen pada Juni 2024 dibandingkan Mei 2024. Pada Mei, total impor dari Israel mencapai USD5,97 juta (sekitar Rp96,69 miliar), sedangkan pada Juni turun menjadi USD2,76 juta (sekitar Rp43,24 miliar). Penurunan ini mencakup berbagai komoditas, seperti mesin listrik, mesin mekanik, peralatan optik, dan bahan kimia.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penurunan impor tersebut mencerminkan pengurangan yang signifikan dan menunjukkan bahwa nilai impor dari Israel sangat kecil dibandingkan dengan total impor Indonesia. Angka tersebut dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan data impor nasional.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, telah menegaskan bahwa negara ini tidak memiliki niat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah tetap berpegang pada prinsip konstitusi dan kebijakan luar negeri yang ada. Penurunan dalam nilai impor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk konsisten dengan kebijakan luar negeri dan prinsip konstitusi Indonesia.

Dalam konteks ini, data terbaru yang menunjukkan penurunan drastis dalam impor barang dari Israel membantah tuduhan yang menyebutkan adanya lonjakan impor. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap komitmen pada prinsipnya dan tidak terpengaruh untuk mengubah sikap terkait hubungan dengan Israel. Penurunan ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan perdagangan dan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia serta kebijakan luar negeri.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya