UNTUK MENJAGA AKSESIBILITAS PENDIDIKAN, KEMENDIKBUDRISTEK MEMBATALKAN KENAIKAN UKT DI PTN DAN PTNBH



JAKARTA- Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti-Ristek) Kemendikbudristek, Abdul Haris, mengirimkan surat resmi Nomor 0511/E/PR.07.04/2024 kepada para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Surat ini membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang direncanakan untuk tahun akademik 2024/2025, sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Keputusan ini mengikuti respons positif dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut, yang diumumkan oleh Mendikbud Ristek sehari sebelumnya.

Abdul Haris menjelaskan enam poin penting yang harus dilaksanakan oleh PTN dan PTNBH sebagai tindak lanjut dari surat tersebut. Pertama, pembatalan dan pencabutan rekomendasi tarif UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) untuk tahun akademik tersebut. Kedua, Rektor diminta untuk mengajukan kembali tarif UKT dan IPI paling lambat tanggal 5 Juni 2024, tanpa kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sesuai dengan ketentuan batas maksimal dalam Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).

Selanjutnya, setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Dikti-Ristek, PTN dan PTNBH harus merevisi keputusan Rektor mengenai tarif UKT dan IPI untuk tahun akademik 2024/2025. Haris juga menegaskan pentingnya memastikan bahwa tidak ada mahasiswa baru yang membayar UKT lebih tinggi akibat revisi ini. Rektor diharapkan untuk memberitahukan mahasiswa yang telah diterima tentang tarif yang telah direvisi, serta memberikan kesempatan bagi mereka yang belum mendaftar ulang.

Dalam konteks ini, Haris juga menyoroti solusi bagi calon mahasiswa baru yang sudah melakukan pembayaran. Jika terjadi kelebihan pembayaran UKT akibat revisi keputusan Rektor, PTN dan PTNBH diminta untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran atau menyesuaikan perhitungan untuk semester berikutnya. Langkah-langkah ini diawasi secara ketat oleh Direktorat Jenderal Dikti-Ristek untuk memastikan implementasinya berjalan lancar.

Di sisi lain, PTNBH diharapkan untuk meningkatkan pendapatan mereka dari sumber-sumber selain UKT. Haris menekankan pentingnya upaya PTNBH dalam meningkatkan pendapatan dari dana di luar pendidikan, sebagai bagian dari program pemerintah. Hal ini direncanakan akan menjadi Indikator Kinerja Utama bagi PTNBH ke depan.

Meskipun demikian, Haris juga mengakui pentingnya penambahan alokasi anggaran dari pemerintah untuk mendukung pembiayaan pendidikan tinggi secara keseluruhan. Harapannya, Kemendikbudristek dapat mendapatkan alokasi yang cukup untuk mendukung operasional perguruan tinggi, termasuk pengaruhnya terhadap besaran UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa.

Keputusan ini mencerminkan komitmen Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi yang berkeadilan dan inklusif. Haris menegaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada aspirasi masyarakat dan akan terus dipantau implementasinya agar tidak ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan untuk kuliah di PTN karena kendala finansial.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus berkembang menuju arah yang lebih berkelanjutan dan mendukung akses pendidikan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya