VIDEO VIRAL TENTANG JOKOWI SELEWENGKAN DANA PENDIDIKAN SEBESAR RP665 TRILIUN TERKONFIRMASI HOAKS



JAKARTA- Belakangan ini, dunia maya dihebohkan dengan beredarnya sebuah video di platform YouTube yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyelewengkan dana pendidikan sebesar Rp665 triliun. Video ini diunggah pada 10 Juli 2024 dan telah menarik perhatian lebih dari 3 ribu penonton. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, klaim tersebut ternyata tidak benar dan termasuk dalam kategori hoaks.

Penelusuran yang dilakukan oleh tim turnbackhoax.id mengungkapkan bahwa thumbnail dan cuplikan video yang digunakan dalam unggahan tersebut adalah hasil manipulasi dari berbagai gambar dan video yang tidak mendukung klaim tersebut. Thumbnail yang ditampilkan dalam video tersebut merupakan gabungan dari beberapa gambar yang berbeda, yang telah dimanipulasi sedemikian rupa untuk memberikan kesan seolah-olah ada bukti nyata atas klaim tersebut. Beberapa cuplikan video yang ditampilkan juga tidak mendukung narasi yang disampaikan dalam video tersebut.

Narasi yang dibacakan dalam video tersebut sebenarnya bersumber dari artikel di kompas.com yang berjudul “JPPI Sebut Setengah Anggaran Pendidikan Dialokasikan untuk Dana Desa Adalah Kebijakan Ngawur”. Artikel ini membahas kritik dari Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, terhadap kebijakan alokasi anggaran pendidikan untuk dana transfer daerah dan dana desa. Ubaid menyebut bahwa kebijakan tersebut adalah "ngawur" atau tidak masuk akal jika setengah dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk dana desa. Namun, artikel tersebut sama sekali tidak menuduh Jokowi melakukan penyelewengan dana pendidikan.

Selain itu, menurut Pekik Jalu Utomo, tidak ada pemberitaan resmi yang mendukung klaim bahwa Jokowi menyelewengkan dana pendidikan. Video tersebut hanyalah kompilasi dari berbagai peristiwa yang tidak berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, narasi yang disampaikan dalam video tersebut termasuk dalam kategori konten yang dimanipulasi dan menyesatkan.

Video ini diunggah oleh channel YouTube bernama PILIHAN RAKYAT, yang telah menyebarkan informasi palsu tentang penyelewengan dana pendidikan oleh Jokowi. Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, video tersebut memanipulasi berbagai gambar dan cuplikan video untuk membuat seolah-olah klaim tersebut benar.

Informasi yang disebarkan dalam video ini sangat menyesatkan dan dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu memeriksa kebenaran informasi yang beredar di media sosial sebelum mempercayainya. Menyebarkan informasi palsu tidak hanya merugikan pihak yang difitnah, tetapi juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial.

Kesimpulannya, klaim dalam video yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi menyelewengkan dana pendidikan sebesar Rp665 triliun adalah tidak benar dan termasuk dalam kategori hoaks. Video tersebut adalah hasil manipulasi dari berbagai gambar dan cuplikan video yang tidak mendukung klaim tersebut. Kita harus lebih bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum tentu benar. Dengan begitu, kita dapat membantu menjaga ketenangan dan ketertiban di masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya