10 TAHUN DIBAWAH KEPEMIMPINAN JOKOWI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA SEMAKIN MAJU



JAKARTA- Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama Jokowi sejak ia memimpin pada 2014. Selama masa pemerintahannya, Indonesia menyaksikan kemajuan besar dalam berbagai aspek pembangunan infrastruktur yang berdampak pada konektivitas, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pencapaian utama Jokowi dalam bidang infrastruktur adalah ekspansi jaringan jalan tol. Dari 2014 hingga 2024, panjang jalan tol di Indonesia meningkat pesat, mencapai 2.893 km pada Juni 2024. Penambahan panjang jalan tol ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antar kota dan provinsi tetapi juga mempercepat mobilitas barang dan jasa, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek utama seperti Jalan Tol Trans-Sumatera dan Trans-Jawa merupakan contoh nyata dari komitmen Jokowi terhadap pembangunan infrastruktur yang menyeluruh.

Selain jalan tol, pembangunan bandara dan pelabuhan juga mengalami kemajuan yang signifikan. Jokowi memperkenalkan berbagai proyek bandara baru dan renovasi bandara lama untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan memperlancar transportasi udara. Bandara seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta dan Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat telah mengalami ekspansi dan peningkatan fasilitas. Pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia juga diperluas dan diperbarui untuk memperbaiki sistem logistik dan meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

Pembangunan infrastruktur juga mencakup sektor perumahan dan sanitasi. Program sejuta rumah yang diluncurkan selama pemerintahan Jokowi bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak. Di samping itu, proyek-proyek penyediaan air bersih dan sanitasi di berbagai daerah, terutama di kawasan pedesaan dan terpencil, membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di tengah kesuksesan ini, tantangan tetap ada. Pemerintah Jokowi menghadapi berbagai isu terkait kualitas dan keberlanjutan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas yang baik dan bertahan lama. Fokus pada pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk memastikan manfaat jangka panjang dari investasi yang telah dilakukan.

Sebagai bagian dari legasi Jokowi, pembangunan infrastruktur diharapkan akan berlanjut dan mendapatkan dukungan dari pemerintahan berikutnya. Komitmen terhadap infrastruktur sebagai pilar utama pembangunan nasional diharapkan tetap menjadi prioritas, memastikan Indonesia terus maju dan berkembang dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya