AHY KOMIT MENANGANI MASALAH TANAH DI IKN TANPA MERUGIKAN PIHAK MANA PUN



NUSANTARA- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya untuk menangani permasalahan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan cara yang adil dan transparan, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam prosesnya. Pernyataan ini disampaikan AHY dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada 5 Agustus 2024, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

AHY menjelaskan bahwa penanganan masalah pertanahan di IKN harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan sensitif terhadap masyarakat yang terdampak. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tanah di IKN tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat dan tanpa menghambat proses pembangunan,” ujar AHY. Penekanan ini juga merupakan pesan langsung dari Presiden Jokowi, yang ingin memastikan bahwa penanganan masalah lahan dilakukan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang tersakiti.

Meskipun AHY mengakui adanya sejumlah permasalahan terkait lahan di IKN, dia menegaskan bahwa semua masalah tersebut sedang ditangani dengan serius. “Memang masih ada beberapa isu yang perlu diselesaikan, tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada kemajuan dalam prosesnya,” jelasnya. Menteri ATR/BPN juga menambahkan bahwa penanganan masalah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan semua pihak.

AHY terus memantau perkembangan masalah pertanahan di IKN melalui laporan harian dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). “Wakil Menteri ATR, Raja Juli Antoni, secara langsung terlibat dalam proses ini dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi di lapangan,” ungkap AHY.

Selain itu, Menteri ATR/BPN juga menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil. “Kami fokus pada penyelesaian ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan hukum agar hak-hak masyarakat tetap terjamin,” katanya. Penanganan dampak sosial juga menjadi bagian penting dari strategi ini, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.

AHY berharap dengan langkah-langkah tersebut, pembangunan IKN dapat terus berjalan dengan baik, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha keras untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan keadilan sosial.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya