AWAS HOAKS...!! NARASI SISWA TAK BISA BACA KARENA KURIKULUM MERDEKA YANG BEREDAR TERNYATA SALAH!


\

JAKARTA- Baru-baru ini, beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan puluhan pelajar SMP yang tidak bisa membaca. Video tersebut menjadi viral dan mengundang berbagai reaksi dari warganet. Banyak yang heran dan mempertanyakan bagaimana siswa-siswa tersebut bisa naik kelas dari SD ke SMP jika mereka tidak bisa membaca. Tidak sedikit pula yang menyalahkan Kurikulum Merdeka sebagai penyebab dari masalah ini. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, narasi tersebut ternyata salah dan menyesatkan.

Video viral yang diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah pada 2 Agustus 2024 menunjukkan pelajar SMP yang sedang diajari membaca oleh gurunya. Dalam unggahan tersebut, terdapat tulisan yang menyatakan bahwa banyak siswa SD dan SMP yang tidak bisa membaca dan tidak tahu alphabet. Akibatnya, guru-guru harus mengajarkan mereka membaca di luar jam pelajaran. Narasi ini langsung mendapat perhatian luas dan berbagai komentar dari warganet.

Namun, faktanya, video tersebut bukanlah video baru. Video ini sebenarnya sudah pernah viral pada tahun 2023 dan menampilkan pelajar SMP Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Menurut pemberitaan dari Tribunjabar.id dan Kompas.com pada 6 Agustus 2023, terdapat 29 pelajar di SMP Negeri 1 Mangunjaya yang belum bisa membaca. Rinciannya, 11 siswa kelas 7, 16 siswa kelas 8, dan 2 siswa kelas 9.

Dian Eka Purnamasari, guru SMP Negeri 1 Mangunjaya sekaligus Koordinator Gerakan Literasi Sekolah (GLS), menyatakan bahwa alasan utama kelulusan para siswa ini adalah faktor usia, fisik, dan karakter atau perilaku murid. Selain itu, nilai rata-rata rapor dan tingkat kehadiran murid di sekolah juga menjadi pertimbangan. "Meskipun sekolah di SD enam tahun lagi pasti tetap seperti itu (tidak bisa membaca)," ujar Maman, Ketua Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Pangandaran.

Salah satu alasan lain mengapa para pelajar tersebut belum bisa membaca adalah karena tidak adanya guru yang memiliki kompetensi mengajar anak berkebutuhan khusus (ABK) di tingkat SD dan SMP. Maman menjelaskan bahwa ABK tidak hanya terlihat dari fisik, tetapi juga respons murid saat proses belajar mengajar. Anak berkebutuhan khusus di bidang linguistik bisa langsung pusing saat melihat huruf atau bacaan.

Narasi yang menyalahkan Kurikulum Merdeka sebagai penyebab siswa tidak bisa membaca adalah tidak berdasar dan menyesatkan. Kurikulum Merdeka sendiri dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka masing-masing. Menyalahkan kurikulum tanpa memahami konteks dan faktor-faktor lain yang berperan hanya akan menambah kebingungan dan misinformasi di masyarakat.

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu benar dan selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi lebih lanjut. Ingat, melawan hoaks adalah tanggung jawab kita bersama demi menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan kritis.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya