BANDARA VVIP IKN BAKAL JADI BANDARA KOMERSIAL, BEGINI KATA MENTERI PERHUBUNGAN



JAKARTA- Pemerintah berencana untuk memaksimalkan fungsi Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mengubahnya menjadi bandara komersial. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan utilitas dan manfaat dari infrastruktur tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Menurut Budi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mendorong pemanfaatan infrastruktur secara maksimal dalam setiap proyek pembangunan atau pengembangan. “Pak Presiden selalu ngomong kalau kita bangun itu jangan cuma bangun, konstruksinya selesai, tapi utilisasinya lebih maksimal atau ter-deliver, tak terkecuali bandara VVIP ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta.

Pada awalnya, bandara di IKN dirancang untuk menjadi bandara VIP dan VVIP. Namun, dengan perkembangan yang ada saat ini, pemanfaatan bandara tersebut untuk jangkauan yang lebih luas akan memberikan manfaat yang lebih besar. Bandara IKN memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter, yang memungkinkan untuk melayani penerbangan jarak jauh, termasuk penerbangan internasional dengan pesawat berukuran besar. “Saat ini, bandara di Balikpapan hanya bisa menggunakan Airbus 320. Namun, dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter di bandara IKN, kita bisa melakukan penerbangan langsung ke Arab Saudi menggunakan Boeing 777, bahkan bisa terbang langsung ke Eropa karena jarak tempuhnya yang lebih jauh. Ini akan menjadi jangkauan yang luar biasa," jelas Budi.

Perubahan fungsi bandara VVIP menjadi bandara komersial akan membuka peluang untuk penerbangan langsung ke luar negeri dengan lebih baik. Budi menegaskan bahwa hal ini menjadi pembeda dibandingkan jika hanya menggunakan Bandara Balikpapan. Dengan kapasitas landasan pacu yang lebih panjang dan kemampuan untuk menangani pesawat berukuran besar, Bandara IKN dapat mendukung penerbangan langsung ke berbagai destinasi internasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas IKN.

Langkah ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi IKN dan sekitarnya, tetapi juga akan meningkatkan daya tarik IKN sebagai pusat kegiatan bisnis dan pariwisata. Dengan lebih banyak penerbangan langsung ke luar negeri, diharapkan akan ada peningkatan arus wisatawan dan pelaku bisnis yang masuk ke IKN. Selain itu, peningkatan utilitas bandara juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis baru.

Secara keseluruhan, perubahan fungsi Bandara VVIP menjadi bandara komersial adalah langkah strategis untuk memaksimalkan manfaat infrastruktur yang telah dibangun. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pemanfaatan yang optimal, Bandara IKN diharapkan dapat menjadi pusat transportasi udara yang penting di kawasan tersebut, mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas nasional dan internasional.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya