DENGAN MENYANDANG NAMA NUSANTARA, IKN AKAN JADI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU



NUSANTARA- Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara menjadi salah satu terobosan besar dalam sejarah pembangunan Indonesia. Meskipun saat ini masih dalam tahap pembenahan dan menghadapi berbagai kekurangan, langkah ini merupakan bagian dari visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Menurut Pengamat Sosial dan Politik, Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, penetapan Nusantara sebagai ibu kota negara baru memiliki makna sakral bagi Indonesia. Nama "Nusantara" tidak hanya menggambarkan lokasi geografis yang strategis tetapi juga menyiratkan harapan besar bagi masa depan bangsa. Wisnumurti menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN diharapkan memberikan dampak positif, terutama dalam konteks menyongsong Indonesia Emas 2045.

Salah satu alasan utama di balik pemindahan ini adalah tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi di Pulau Jawa. Dengan lokasi IKN yang berada di poros sentral Indonesia, diharapkan bisa menjadi sumbu yang menghubungkan berbagai bagian nusantara secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Ini juga bertujuan untuk mengurangi tekanan demografis di Jawa dan menyebarkan potensi pembangunan ke wilayah lain.

Selain itu, Wisnumurti menekankan bahwa IKN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Lokasi strategis di tengah Indonesia memberikan peluang untuk menciptakan poros ekonomi baru yang dapat meratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah negara.

Dengan adanya IKN, diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Secara keseluruhan, meskipun IKN masih dalam proses pembangunan dan menghadapi berbagai tantangan, langkah ini merupakan upaya yang signifikan untuk memajukan negara. Dengan dukungan yang tepat dan pengelolaan yang efektif, IKN dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan pendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya