FAKTA DIBALIK BEREDARNYA HOAKS IKN DIBANGUN HANYA ORANG TIONGHOA



JAKARTA- Belakangan ini, beredar narasi di media sosial yang menyebut bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hanya diperuntukkan bagi warga Tionghoa. Klaim ini muncul dalam bentuk video di platform TikTok dan unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo membangun IKN khusus untuk warga Tionghoa dan bukan untuk pribumi.

Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, klaim tersebut terbukti tidak benar dan merupakan informasi hoaks. Situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa narasi tersebut adalah palsu. Fakta sebenarnya adalah pembangunan IKN melibatkan berbagai elemen masyarakat Indonesia, termasuk penduduk lokal. Misalnya, dalam pelaksanaan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN, masyarakat lokal diundang untuk berpartisipasi, dengan total 1.400 undangan yang disebar.

Selain itu, Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana, menegaskan bahwa masyarakat lokal turut diundang dalam perayaan tersebut, sehingga menepis klaim bahwa hanya warga Tionghoa yang diperbolehkan berada di IKN.

Bahkan, pada tahun 2024, IKN akan dihuni oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, penduduk lokal, dan para pekerja prakerja. Ini menunjukkan bahwa IKN dibangun untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, narasi serupa yang menyebut bahwa IKN dibangun khusus untuk warga Tionghoa juga ditemukan dalam sebuah video yang diunggah di platform X. Video tersebut menampilkan seorang presenter yang berbicara tentang utang tersembunyi Tiongkok kepada berbagai negara, termasuk Indonesia.

Namun, setelah diterjemahkan dan ditelusuri lebih lanjut, video tersebut ternyata tidak membahas pembangunan IKN untuk warga Tionghoa, melainkan soal potensi krisis ekonomi akibat utang besar yang dimiliki banyak negara terhadap Tiongkok.

Kesimpulannya, klaim bahwa IKN dibangun hanya untuk warga Tionghoa adalah tidak berdasar dan merupakan hoaks. IKN dibangun untuk semua rakyat Indonesia, dan pemerintah telah memastikan bahwa masyarakat lokal dan berbagai elemen bangsa lainnya akan terlibat dalam pengembangan dan kehidupan di ibu kota baru ini. Masyarakat diharapkan untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayainya, dan memastikan bahwa sumber informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya