IKN BUTUH RP20,32 TRILIUN LAGI! BASUKI SEBUT UNTUK KEBUTUHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025



NUSANTARA- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp20,32 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025. Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Kamis, 28 Agustus.

Basuki menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, sebesar Rp4,19 triliun, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di IKN.

Basuki mengungkapkan bahwa total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp24,51 triliun, dengan kekurangan anggaran sebesar Rp20,32 triliun yang belum dialokasikan. Ia berharap anggota Badan Anggaran (Banggar) di Komisi VI dapat memahami dan mendukung permintaan ini, mengingat pentingnya proyek tersebut bagi masa depan Indonesia.

Dalam rinciannya, Basuki menjelaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp20,32 triliun tersebut akan digunakan untuk beberapa kebutuhan utama. Sebanyak Rp13,82 triliun akan dialokasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan tol IKN seksi 1A dan 1B yang menghubungkan Bandara Sepinggan dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), serta pembangunan jalan bebas hambatan seksi 5B yang mencakup segmen jembatan Pulau Balang hingga Simpang Riko. Selain itu, sebagian anggaran juga akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan bandara VVIP di IKN.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp6,25 triliun untuk pembangunan beberapa gedung dan kawasan penting di IKN, termasuk bangunan gedung Basilika dan gereja, kantor kementerian koordinator, kantor Otorita IKN, serta Masjid Negara. Direktorat Jenderal Perumahan juga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk melanjutkan pembangunan hunian vertikal bagi TNI dan pengadaan harmag pada 47 tower untuk ASN dan Hankam.

Selain itu, Basuki juga merinci bahwa anggaran APBN sebesar Rp35,45 triliun telah disalurkan untuk pembangunan IKN hingga Maret 2024. Dana ini dibagi ke dalam empat direktorat jenderal di Kementerian PUPR, yakni Rp2,08 triliun untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Rp16,67 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, Rp11,44 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Rp5,76 triliun untuk Direktorat Jenderal Perumahan.

Dengan tambahan anggaran yang diajukan, Basuki berharap pembangunan IKN dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta pemerintah Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya