INDONESIA CAPAI PENURUNAN KEMISKINAN EKSTREM HINGGA MENDEKATI NOL%, LEBIH CEPAT DARI TARGET SDGS 2030



JAKARTA- Pemerintah Indonesia terus berupaya keras dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan sebagai bagian dari komitmen mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama (No Poverty) dan kedua (Zero Hunger).

Berbagai strategi dan kebijakan telah diterapkan guna mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di seluruh negeri, dan upaya ini telah mendapatkan pengakuan di berbagai forum internasional.

Dalam forum G20 yang diselenggarakan di Brasil, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan keberhasilan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia telah turun menjadi 0,83 persen, dibandingkan dengan 1,12 persen pada Maret 2023. Keberhasilan ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih cepat mencapai target SDGs untuk menghapus kemiskinan ekstrem sebelum tahun 2030.

Selain mengentaskan kemiskinan, Indonesia juga berfokus pada upaya pengentasan kelaparan. Dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi Asia Pacific Regional Conference (APRC) di Sri Lanka, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk mencapai SDGs 2: Zero Hunger.

Salah satu upaya utama adalah penerapan inovasi di sektor pertanian melalui teknologi digital dan modernisasi akuakultur serta peternakan. Program Digital Village Initiative (DVI), yang diluncurkan pada tahun 2022, terus dikembangkan sebagai platform berbagi pengalaman dan dukungan teknis dalam inovasi digital untuk transformasi sistem pangan.

Di tingkat nasional, pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam mencapai target pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan ekonomi, terutama di daerah-daerah tertinggal seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, di mana angka kemiskinan masih berada di atas 20 persen.

Untuk mengatasi ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan tunai langsung dan subsidi makanan, serta memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pembangunan Sosial Brasil, Menko Muhadjir juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan.

Indonesia dan Brasil sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan pembentukan kelompok kerja guna berbagi praktik terbaik dalam menangani kemiskinan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan dalam pencapaian target SDGs secara global.

Keberhasilan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dan memajukan inovasi di sektor pangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerja sama internasional dan penerapan kebijakan yang tepat, Indonesia optimis dapat mencapai target pengentasan kemiskinan dan kelaparan secara penuh, sesuai dengan tujuan SDGs.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya