ISTANA MEMASTIKAN, ANGGOTA PASKIBRAKA BERAGAMA ISLAM BOLEH MENGENAKAN JILBAB SAAT PENGIBARAN BENDERA 17 AGUSTUS



JAKARTA- Polemik mengenai penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka pada upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya mencapai titik jelas. Isu ini bermula dari instruksi yang meminta anggota Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat pengukuhan dan upacara bendera.

Menanggapi kontroversi ini, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menegaskan bahwa Istana Kepresidenan tidak menerima laporan atau koordinasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengenai kebijakan tersebut. Heru menyatakan bahwa jika ada laporan, Istana akan mengizinkan anggota Paskibraka putri untuk mengenakan jilbab sesuai pilihan mereka.

Heru juga memastikan bahwa anggota Paskibraka yang beragama Islam diperbolehkan untuk mengenakan jilbab pada upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus 2024 di IKN. Hal ini bertujuan untuk menghormati hak-hak individu sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. BPIP, melalui Kepala BPIP Yudian Wahyudi, menjelaskan bahwa melepas jilbab hanya diwajibkan saat upacara pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih, sementara di luar acara tersebut, para anggota Paskibraka memiliki kebebasan untuk mengenakan jilbab.

Kontroversi ini mendapat perhatian luas dari berbagai pihak. Dahnil A. Simanjuntak menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa anggota Paskibraka yang memilih mengenakan jilbab harus diizinkan untuk melakukannya selama upacara. Dahnil juga menekankan pentingnya menghormati toleransi beragama dan tidak menafsirkan Pancasila dengan cara yang menghambat kebebasan beragama.

Dengan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, diharapkan bahwa situasi ini dapat diatasi dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan lebih lanjut. Upacara peringatan HUT RI di IKN diharapkan menjadi momentum yang menyatukan dan menghormati keragaman budaya dan agama di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya