ISTANA TEGASKAN! RESHUFFLE KABINET BERTUJUAN MENDUKUNG TRANSISI KEBERLANJUTAN PEMERINTAHAN



JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet di akhir masa jabatannya, dengan tujuan utama untuk mendukung transisi pemerintahan yang baik dan lancar menuju pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa pengangkatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan baru ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan yang efektif selama masa transisi tersebut.

Dalam reshuffle kali ini, Jokowi dijadwalkan melantik beberapa posisi strategis, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ari belum mengungkapkan nama-nama yang akan dilantik, namun dari sumber yang terpercaya, diketahui bahwa Supratman Andi Agas dari Partai Gerindra akan menggantikan Yasonna Laoly sebagai Menkumham. Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, akan dipromosikan menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Posisi yang ditinggalkan Bahlil di BKPM akan diisi oleh Rosan Roeslani, mantan Wakil Menteri BUMN dan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Selain menteri, Jokowi juga akan melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, sebuah lembaga baru yang dibentuk pada Agustus 2024 melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Posisi ini penting untuk memperkuat kebijakan nutrisi dan kesehatan masyarakat Indonesia ke depan.

Di samping itu, Rizka Andalusia, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), akan dilantik secara definitif sebagai Kepala BPOM. Pelantikan ini mengukuhkan peran BPOM dalam menjaga keamanan dan kualitas produk obat serta makanan di Indonesia.

Reshuffle ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi untuk mempersiapkan pemerintahan baru yang siap melanjutkan pembangunan dan kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirintis selama ini. Dengan penunjukan tokoh-tokoh yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, transisi menuju pemerintahan Prabowo diharapkan berjalan mulus, demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya