JOKOWI LAKUKAN RESHUFFLE KABINET UNTUK MENDUKUNG TRANSISI KE ERA PRABOWO



JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet sebagai bagian dari persiapan untuk transisi pemerintahan kepada calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, pada 19 Agustus 2024. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa peralihan kekuasaan berlangsung secara efektif dan lancar, sehingga pemerintahan mendatang dapat segera bekerja dengan maksimal. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengungkapkan bahwa pengangkatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan baru ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan mendatang, termasuk pemanasan global dan berbagai isu terkait yang memengaruhi Indonesia.

Grace Natalie, Staf Khusus Presiden, menegaskan bahwa reshuffle kabinet ini adalah hak prerogatif Presiden Jokowi yang diatur dalam pasal 17 ayat 2 UUD 1945. Menurutnya, reshuffle ini adalah bagian dari upaya Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa pemerintahan yang akan datang dapat langsung berfungsi dengan baik. "Ini adalah hak prerogatif presiden. Agar presiden yang terpilih nantinya yang bekerja sudah bisa jalan kalau bisa lari," ujar Grace dalam wawancaranya dengan PRO3 RRI.

Selain itu, Grace mengungkapkan keyakinannya bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan program-program yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi. Ini termasuk komitmen terhadap hilirisasi, proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), dan inisiatif lainnya. Hal ini sejalan dengan janji kampanye Prabowo-Gibran untuk meneruskan agenda pemerintah Jokowi.

Dalam reshuffle kali ini, beberapa posisi penting diisi oleh figur baru. Misalnya, Supratman Andi Agtas dari Partai Gerindra diangkat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menggantikan Yasonna Laoly. Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM, diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Posisi Kepala BKPM kini diisi oleh Rosan Roeslani, mantan Wakil Menteri BUMN dan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Jokowi juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, lembaga baru yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Rizka Andalusia, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPOM, diangkat secara definitif sebagai Kepala BPOM.

Reshuffle ini mencerminkan upaya Presiden Jokowi untuk mempersiapkan pemerintahan mendatang dengan tim yang kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan. Dengan langkah ini, diharapkan proses transisi dapat berjalan dengan baik dan pemerintah yang akan datang dapat melanjutkan program-program penting dengan efektif.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya