JOKOWI MENEKANKAN PENTINGNYA SEKTOR PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA



JAKARTA- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyoroti peningkatan daya saing Indonesia dalam Indeks World Competitiveness Ranking 2024. Dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 24 Juni 2024, Jokowi menekankan pentingnya memperbaiki infrastruktur di sektor kesehatan dan pendidikan untuk lebih meningkatkan daya saing bangsa.

Peningkatan daya saing Indonesia di tahun 2024 memang cukup signifikan. Dari peringkat sebelumnya di angka 34, kini Indonesia berhasil naik ke peringkat 27, melampaui negara-negara maju seperti Inggris dan Jepang. "Saya senang alhamdulillah daya saing kita di tahun 2024 naik signifikan. Ini penting karena ranking daya saing kita di dunia dari sebelumnya 44 melompat ke (peringkat) 34, kemudian sekarang melompat lagi ke angka 27. Dan yang saya senang ini mengalahkan Inggris yang berada di rangking 28," ujar Jokowi dengan bangga.

Namun, di balik pencapaian tersebut, Jokowi menekankan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar di sektor kesehatan dan pendidikan. Kedua sektor ini masih berada pada posisi yang kurang memuaskan. "Utamanya dua yang menyebabkan kita masih dinilai lemah, terkait dengan ketersediaan infrastruktur yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan," kata Jokowi. Ia menjelaskan bahwa transformasi di dua bidang ini masih berlangsung dan perlu dipercepat untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara keseluruhan.

Saat ini, Indonesia berada di peringkat 61 dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Jokowi mengakui bahwa bidang pendidikan harus lebih kompetitif agar dapat meningkatkan daya saing bangsa. "Ini juga harus kita akui kita masih dalam rangka mentransformasi dunia kesehatan di negara kita berada di level 61 dan juga dunia pendidikan ini dua hal penting yang menjadi kelemahan kita yang harus kita perbaiki, competitiveness kita daya saing kita," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti pentingnya peningkatan di bidang sains dan teknologi. Indonesia berada di peringkat 45 untuk bidang sains dan peringkat 32 untuk bidang teknologi. Menurutnya, peningkatan di bidang ini harus menjadi perhatian utama agar ranking daya saing Indonesia dapat terus meningkat setiap tahunnya. "Dan juga sains. Ini di level 45 dan teknologi di level 32, ini yang harus menjadi perhatian kita semua agar competitiveness ranking kita setiap tahun bisa terus kita perbaiki," katanya.

Jokowi menegaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan harus menjadi fokus utama pemerintah ke depan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya stabilitas politik dan ekonomi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dan daya saing. "Dan yang dinilai dari kenaikan utama daya saing Indonesia karena pemerintahan, dunia usaha, dan karena ekonomi kita," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Jokowi meminta kementerian terkait untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia tidak hanya dapat mempertahankan posisi daya saing yang telah dicapai, tetapi juga terus meningkatkannya di masa depan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya