JOKOWI SEBUT DATA INTELIJEN PENTING UNTUK MEMANTAU & MERENCANAKAN MASA DEPAN NEGARA



JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia memiliki akses ke data intelijen terkait partai politik, yang dinilai oleh beberapa pihak sebagai isu kontroversial. Jokowi menegaskan bahwa tindakan ini sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang yang mengamanatkan laporan intelijen diserahkan kepada presiden.

Ia mengungkapkan, "Saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari Kepolisian, Bais TNI, BIN, baik berkaitan dengan politik, ekonomi, medsos. Semua presiden juga menerima laporan ini."

Pernyataan Jokowi disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional Jokowi pada 16 September 2023 di Hotel Salak, Bogor. Jokowi menyebutkan, "Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti." Menurutnya, data tersebut penting untuk menentukan arah dan masa depan negara, terutama menjelang pemilihan umum yang akan datang.

Partai Gerindra, melalui Juru Bicara Pemenangan Pemilu Budisatrio Djiwandono, menilai bahwa kepemilikan data intelijen oleh presiden adalah hal yang wajar. Ia menjelaskan, "Saya rasa hal yang biasa seorang kepala negara mendapatkan laporan-laporan apapun itu, baik itu laporan ekonomi, sosial, atau politik." Menurut Budisatrio, adanya laporan intelijen terkait aktivitas partai politik merupakan informasi penting bagi presiden dalam menjalankan tugasnya.

Jokowi mengaku memperoleh data tersebut dari berbagai sumber intelijen, termasuk laporan dari Polri, TNI, dan BIN. Data ini mencakup informasi mengenai pergerakan partai politik dan perkembangan politik secara umum.

Meskipun ada kekhawatiran bahwa pengumpulan data semacam ini dapat mengancam demokrasi, Jokowi dan Partai Gerindra menegaskan bahwa tujuan utama dari akses informasi ini adalah untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara.

Sebagai presiden, Jokowi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aspek negara, termasuk pergerakan politik, dapat dipantau dan dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, memiliki akses ke data intelijen dianggap sebagai langkah yang sah dan penting untuk menjaga kepentingan nasional serta merencanakan strategi pembangunan dan keamanan yang efektif.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya