JOKOWI TEKANKAN SEGERA SELESAIKAN UU PERAMPASAN ASET UNTUK PERANGI KORUPSI




JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebagai langkah penting dalam pemberantasan korupsi. Pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2023, Jokowi menekankan bahwa RUU ini merupakan mekanisme yang krusial untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pidatonya, Presiden menyoroti tingginya angka pelaku korupsi yang melibatkan pejabat dari berbagai institusi, termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, dan swasta.

Jokowi menegaskan, masih banyak tindak pidana korupsi yang belum teratasi secara optimal, dan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. “Menurut saya, undang-undang perampasan aset ini penting segera diselesaikan, karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera,” ujar Jokowi. Dia juga mengingatkan bahwa penguatan regulasi harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh dalam penanganan kasus korupsi di tanah air.

Dalam kesempatan berbeda, Jokowi kembali meminta DPR untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Jokowi mengungkapkan, "Saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama." Presiden menekankan bahwa nasib RUU kini berada di tangan DPR dan mengharapkan proses legislasi segera dilanjutkan.

RUU Perampasan Aset adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat hukum anti-korupsi dan meningkatkan transparansi. Selain itu, Jokowi juga mendorong penyelesaian RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas transaksi perbankan. Dengan pengaturan yang ketat dan mekanisme hukum yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan mencegah kerugian negara lebih lanjut.

Meskipun draf RUU telah diserahkan ke DPR pada awal Mei 2023, hingga November 2023, belum ada kemajuan signifikan dalam pembahasan. Menko Polhukam saat itu, Mahfud MD, mengungkapkan ketidakpastian terkait kemajuan pembahasan draf RUU. Jokowi berharap bahwa dengan dorongan yang konsisten, DPR akan segera menuntaskan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset, sehingga dapat menjadi alat efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya