KEBERLANJUTAN IKN MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI



NUSANTARA- Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas, Ike Widiawati menjelaskan keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sentimen positif bagi emiten konstruksi, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi. “IKN masih sentimen positif karena presiden terpilih sudah memberikan sentimen akan melanjutkan IKN. Kalau kita lihat yang membangun IKN adalah perusahaan konstruksi. Mereka yang dapat berkah pertama kali,” kata Ike dalam Monthly Market Outlook Webinar Sinarmas Sekuritas, Kamis (22/8/2024).

Ike menjelaskan emiten konstruksi masih ada peluang untuk memperbaiki kinerja keuangan karena adanya keberlanjutan proyek di IKN. Meskipun begitu, secara fundamental emiten konstruksi masih memiliki pekerjaan rumah yang besar yaitu terkait utang.

Sentimen positif untuk emiten konstruksi di IKN menurut Ike tak hanya dari pembangunan, tetapi juga dari sisi perbaikan dan pemeliharaan masih jadi peluang berlimpah untuk emiten konstruksi.

Selain sentimen positif untuk emiten konstruksi, keberlanjutan IKN juga menjadi peluang bagi emiten semen yang saat ini masih dilanda dengan kondisi oversupply. Adapun menurut Ike, melihat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, masih menunjukkan sentimen positif untuk sektor konstruksi. “Keberlanjutan sektor infrastruktur tidak bisa terpisahkan budget, RAPBN 2025 masih cukup untuk berkembang sektor infrastruktur, konstruksi. Sektor konstruksi masih bagus, penurunan saham kemarin karena adanya kepanikan, seperti gagal bayar,” pungkas Ike.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa tujuh investor bakal peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap ke-8 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada September 2024. "Ada tujuh, ada tujuh investor yang mau groundbreaking (di IKN)," kata Menteri PUPR dikutip dari Antara, Kamis (22/8/2024).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) itu menyebutkan peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN pada September di antaranya bangunan pendidikan dan hotel. "(Sektor yang groundbreaking) ada pendidikan, hotel, properti, sport center," ungkap Basuki.

Meski begitu, Basuki tak menyebutkan jumlah nilai investasi groundbreaking tersebut. "Belum tahu (nilai investasinya)," imbuh Basuki.

OIKN juga mencatat, terdapat total 45 investor yang telah melangsungkan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking pada tahap 1 sampai dengan tahap 6. Sedangkan pada groundbreaking tahap 7 yang dilaksanakan 12 Agustus 2024 melibatkan empat investor.

Peletakan batu pertama untuk investor tahap ketujuh di IKN diikuti oleh empat investor swasta dalam negeri, antara lain BCA, Swiss-Belhotel, Royal Golden Eagle, dan Intiland.

Proses pembangunan di IKN telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa IKN memang masih dalam proses pengerjaan dan pembangunan di IKN merupakan pekerjaan besar yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ada, tanpa terburu-buru.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya