KEMENTERIAN ESDM AKAN IMPLEMENTASIKAN SUBSIDI TEPAT SASARAN SETELAH REGULASI DITETAPKAN



JAKARTA- Pelaksanaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tepat sasaran di Indonesia masih menghadapi kendala karena regulasi yang belum final. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini sedang dalam proses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi ini dianggap krusial untuk memastikan subsidi BBM, seperti Pertalite dan Solar Subsidi, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa kebijakan pengetatan subsidi BBM harus menunggu selesainya revisi Perpres 191/2014. "Kita lagi menyelesaikan regulasinya. Nanti diumumin lah persisnya. Kalau regulasi selesai kita implementasi-kan," ujar Dadan di kantor Kementerian ESDM pada Jumat (23/8). Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan subsidi BBM yang tepat sasaran tidak bisa dilakukan hingga revisi peraturan selesai.

Menurut draf yang ada, beberapa ketentuan baru akan diterapkan. Untuk kendaraan roda empat, tidak akan diizinkan menggunakan Pertalite jika kapasitas mesin melebihi 1.400 cc. Sementara untuk kendaraan roda dua, batas kapasitas mesin adalah 250 cc. Selain itu, ada kemungkinan penerapan skema kuota untuk kendaraan roda empat, di mana setiap mobil mungkin hanya diperbolehkan membeli Pertalite sebanyak 120 liter per bulan.

Dalam implementasinya nanti, Kementerian ESDM akan bertanggung jawab untuk memastikan kuota BBM subsidi terpenuhi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan melakukan fungsi pengawasan, sedangkan PT Pertamina sebagai badan usaha penyalur akan memetakan kebutuhan di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai dengan kondisi di lapangan.

Keseluruhan proses ini menekankan pentingnya penyelesaian regulasi untuk memastikan subsidi BBM dapat tepat sasaran, menghindari penyalahgunaan, dan mencapai tujuan efisiensi serta keadilan dalam distribusi bahan bakar. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya regulasi yang jelas, subsidi BBM dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang berhak, serta mengurangi beban subsidi yang tidak sesuai sasaran.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya