KEMUDAHAN INVESTASI DI IKN, URUS HGB TANPA RIBET, LANGSUNG JADI DALAM 11 HARI



NUSANTARA- Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius untuk menarik minat investor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan memberikan kemudahan luar biasa, termasuk dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Plt Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa para investor yang menanamkan modal di IKN tidak perlu repot mengurus sertifikat tanah mereka sendiri. Setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan akta notaria dengan OIKN, seluruh proses pengurusan sertifikat tanah akan ditangani langsung oleh OIKN.

Basuki menegaskan bahwa OIKN akan langsung mengurus penerbitan HGB ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). "Jadi Bapak-Bapak nggak perlu ngurus, dan 11 hari maksimum Bapak akan menerima sertifikat," ujar Basuki pada Senin, 12 Agustus 2024.

Dengan demikian, para investor dapat fokus pada proyek-proyek mereka tanpa harus khawatir tentang prosedur administrasi yang rumit.

Pemerintah memberikan insentif yang menggiurkan bagi para investor di IKN. Sertifikat HGB yang diterbitkan memiliki jangka waktu yang sangat panjang, yaitu hingga 80 tahun untuk siklus pertama.

Setelah evaluasi lima tahun pertama, HGB dapat diperpanjang hingga siklus kedua dengan jangka waktu yang sama, sehingga totalnya mencapai 160 tahun. Keuntungan ini menjadikan IKN sebagai tempat yang sangat menarik bagi para investor yang ingin berinvestasi jangka panjang di Indonesia.

Presiden Joko Widodo juga turut menegaskan kemudahan ini saat melakukan groundbreaking kantor BCA di IKN. Presiden menyampaikan bahwa proses penerbitan HGB untuk investor hanya memerlukan waktu 11 hari setelah PKS ditandatangani. "Dan, saat ini apabila bapak ibu investasi di IKN, tanda tangan perjanjian kerja sama (PKS) cepat, dan setelah tanda tangan itu nanti dari Kementerian ATR/BPN akan mengeluarkan HGB-nya maksimal dalam waktu 11 hari, sangat cepat sekali," kata Jokowi.

Pernyataan ini dikuatkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga hadir dalam acara tersebut.

Selain kemudahan dalam pengurusan sertifikat, pemerintah juga memberikan hak atas tanah dengan jangka waktu yang lama, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Insentif-insentif ini meliputi Hak Guna Usaha (HGU), HGB, dan Hak Pakai, dengan jangka waktu hingga 95 tahun untuk HGU, dan 80 tahun untuk HGB serta Hak Pakai, masing-masing dengan kemungkinan perpanjangan.

Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi investor di IKN, menjadikan proses investasi lebih cepat, mudah, dan menguntungkan. Dengan segala kemudahan ini, para investor hanya perlu menandatangani PKS, dan dalam waktu singkat, mereka akan menerima sertifikat HGB, siap untuk mengembangkan bisnis mereka di ibu kota baru Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya