KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR IKN, STRATEGI OIKN MENUJU INVESTASI AMAN



NUSANTARA- Pemerintah Indonesia melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang signifikan bagi para investor yang akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor dan memastikan bahwa investasi mereka terlindungi dengan baik.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, mengungkapkan bahwa para investor akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu yang panjang, yaitu hingga 80 tahun untuk satu siklus.

Hal ini memberikan kejelasan hukum dan kestabilan bagi investor yang berencana mengembangkan proyek jangka panjang di IKN. Setelah siklus pertama selesai, HGB dapat diperpanjang untuk siklus kedua dengan durasi yang sama, sehingga total hak atas tanah bisa mencapai 160 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa HGB yang diberikan kepada investor mencakup lahan yang merupakan Aset Dalam Penguasaan (ADP) yang sudah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) OIKN.

Ada dua kategori ADP: yang sudah berstatus HPL OIKN dan yang masih ADP murni.

OIKN hanya akan mengerjasamakan dengan investor untuk lahan yang sudah berstatus HPL OIKN, sehingga status lahan dapat dikatakan "clean and clear". Ini berarti bahwa lahan tersebut bebas dari sengketa hukum atau masalah administrasi lainnya.

Agung Wicaksono menegaskan bahwa seluruh pemanfaatan lahan di IKN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk terkait dengan pendapatan, penerimaan, dan kontribusi dari investor. Dia menjelaskan, "Tidak ada konsep tanah gratis. Semua pemanfaatan lahan melalui perjanjian kerja sama (PKS) dan melibatkan kontribusi dari investor yang harus dibayar sesuai ketentuan yang telah disepakati." Ini memastikan bahwa proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang ada.

OIKN juga memastikan bahwa hak dan kewajiban para investor dinyatakan secara resmi dalam akta notaris. Dengan adanya akta ini, para investor mendapatkan kepastian hukum yang jelas mengenai hak mereka atas lahan yang mereka gunakan. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan kondusif di IKN.

Dengan kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh OIKN, diharapkan lebih banyak investor akan tertarik untuk berinvestasi di IKN. Ini tidak hanya akan mempercepat pembangunan IKN tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di kawasan tersebut. Pemerintah Indonesia berharap bahwa dengan memberikan kepastian hukum yang kuat, IKN akan menjadi magnet investasi yang menarik dan berkelanjutan di masa depan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya