KEPUASAN PUBLIK TERHADAP JOKOWI-MA’RUF CAPAI PUNCAK TERTINGGI DI AKHIR JABATAN

JAKARTA- Hasil survei terbaru dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni sebesar 75,6%. Survei ini dilakukan pada periode 27 Mei hingga 2 Juni 2024, menunjukkan peningkatan signifikan dari survei sebelumnya yang diadakan pada Desember 2023 dengan angka 73,5%.

Manajer Litbang Kompas, Totok Suryaningtyas, menjelaskan bahwa apresiasi positif terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terlihat dari tingkat ketidakpuasan yang terus menurun sejak Oktober 2022.

Tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi-Amin kini berada di angka 24,4%, terendah sejak survei periode kedua pemerintahan Jokowi dimulai pada Oktober 2019. Totok menggarisbawahi bahwa peningkatan kepuasan ini terutama dipicu oleh kinerja yang baik di bidang politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Stabilitas politik dan keamanan di bawah pemerintahan Jokowi diapresiasi oleh 85,5% responden, sementara 82,0% responden mengapresiasi upaya pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Namun, bidang hukum menjadi titik lemah, dengan hanya 57,4% responden yang menyatakan puas. Responden menilai pemerintah belum berhasil secara maksimal dalam memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta suap dan jual beli kasus hukum.

Dalam survei ini, lima alasan utama yang membuat responden puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf adalah seringnya mereka mendapatkan bantuan sosial seperti Jamkesmas, BLT, dan PKH, yang menjadi alasan utama bagi 21,7% responden.

Selain itu, 16,3% responden menilai kinerja pemerintahan baik, 11,1% terkesan dengan kepemimpinan yang merakyat, 10,9% merasa pembangunan telah merata hingga ke desa-desa, dan 10,5% mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang masif.

Sebaliknya, alasan ketidakpuasan responden terhadap pemerintah meliputi distribusi bantuan sosial yang tidak merata dan tidak tepat sasaran (3,9%), ketidakstabilan ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan (3,7%), harga kebutuhan pokok yang mahal (3,5%), ketidaksesuaian dengan janji kampanye (1,3%), dan penanganan kasus korupsi yang dinilai belum tegas (0,9%).

Survei ini menunjukkan bahwa meski ada beberapa kritik terhadap pemerintah, secara keseluruhan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tetap tinggi, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, meski tantangan di bidang hukum masih perlu mendapatkan perhatian lebih.