KPK SEBUT KAESANG TAK PUNYA KEWAJIBAN LAPOR DUGAAN GRATIFIKASI JIKA TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN



JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, tidak diwajibkan untuk melaporkan dugaan gratifikasi terkait fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER.

Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kewajiban pelaporan gratifikasi berlaku hanya bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK. Kaesang tidak termasuk dalam kategori tersebut, sehingga ia tidak diwajibkan untuk melaporkan penerimaan tersebut.

Meski demikian, Tessa menegaskan bahwa Kaesang tetap memiliki opsi untuk melaporkan dugaan gratifikasi jika ia merasa ada potensi konflik kepentingan atau benturan kepentingan yang berhubungan dengan jabatan ayahnya sebagai presiden. Kaesang bisa melaporkan hal ini dalam waktu 30 hari kerja jika merasa perlu, namun jika ia yakin tidak ada konflik kepentingan, pelaporan tidak wajib.

KPK hanya dapat meminta klarifikasi jika ada laporan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi, informasi intelijen, atau data lainnya yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini menjawab pengaduan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menganggap fasilitas jet pribadi Kaesang mungkin merupakan bentuk gratifikasi dari taipan Singapura.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, juga menyampaikan bahwa pimpinan KPK telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan gratifikasi ini.

Meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara, permintaan klarifikasi tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Alexander menegaskan bahwa tindakan ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas KPK dan untuk memastikan transparansi dalam penanganan kasus gratifikasi.

Kasus ini muncul setelah istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah foto dari dalam jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa meskipun Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melapor, proses klarifikasi akan tetap dilakukan jika dianggap perlu untuk memastikan tidak ada benturan kepentingan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JET SUKHOI SKADRON 11 SIAP HALAU PENERBANGAN GELAP DI RUANG UDARA IKN

Gambar
NUSANTARA- Dalam upaya mengamankan wilayah udara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengumumkan bahwa Skadron 11 di Lanud Hassanuddin, Makassar, telah siap siaga dengan jet tempur Sukhoi mereka. Jet tempur ini akan segera diterbangkan jika radar mendeteksi adanya ancaman penerbangan gelap yang mendekati wilayah udara IKN. Marsekal Tonny menjelaskan, "Jika ada penerbangan gelap yang mengharuskan Angkatan Udara menindak atau meng-intercept, maka kita akan berangkatkan pesawat dari Makassar. Ada pesawat Sukhoi di sana." Dengan demikian, keberadaan Skadron 11 di Makassar menjadi kunci dalam menjaga keamanan udara di kawasan IKN. Selain jet tempur Sukhoi, Marsekal Tonny menambahkan bahwa kekuatan tambahan dapat disiapkan dari pangkalan di Balikpapan, Kalimantan Timur, atau Tarakan, Kalimantan Utara, tergantung situasi yang dihadapi. Hal ini menunjukkan kesiapan TNI AU dalam merespons berbagai potensi a
Baca selengkapnya

MENTERI ATR BPN DUKUNG LULUSAN STPN YOGYAKARTA BISA DIKIRIM KE IKN NUSANTARA

Gambar
NUSANTARA- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan dukungannya terhadap peran lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut AHY, IKN membutuhkan talenta-talenta terbaik, termasuk dari lulusan STPN yang memiliki keahlian di bidang agraria dan tata ruang. "IKN membutuhkan ASN terbaik, termasuk dari jajaran Kementerian ATR/BPN. Kita berharap lulusan terbaik STPN bisa berkontribusi secara signifikan di sana," ungkap AHY pada acara di STPN Yogyakarta. AHY menekankan bahwa STPN, yang kini berada di bawah naungan Kementerian ATR/BPN, memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga profesional yang akan memajukan pembangunan IKN. Di IKN, Kementerian ATR/BPN memiliki kantor wilayah dan kantor pertanahan yang memerlukan dukungan dari pegawai terampil. Dengan adanya lulusan STPN, diharapkan pembangunan IKN akan berjalan lebih lancar dan efektif. S
Baca selengkapnya

JEMBATAN PULAU BALANG DONGKRAK PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN SEKITAR IKN

Gambar
NUSANTARA- PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan, kehadiran Jembatan Pulau Balang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, manfaat dari kehadiran jembatan ini, di antaranya sebagai akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), mempercepat akses dari Balikpapan menuju IKN yang sebelumnya memakan waktu 2,5 jam, namun dengan jembatan dan jalan tol, waktu tempuh berkurang menjadi 1,5 jam; mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan sekitar. “Dengan diresmikannya Jembatan Pulau Balang, merupakan wujud nyata dukungan Hutama Karya untuk infrastruktur dan kemajuan pembangunan di IKN. Hutama Karya juga berkomitmen untuk terus mempercepat penyelesaian sejumlah proyek lainnya di IKN,” ujar Adjib di Jakarta, Selasa. Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang merupakan salah satu infrastruktur pendukung IKN ini terdir
Baca selengkapnya