KPU KOMITMEN UNTUK MELAKSANAKAN DUA PUTUSAN MK TERKAIT PILKADA 2024



JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Komitmen ini terutama terkait dengan dua putusan penting, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang masing-masing mengatur mengenai ambang batas suara sah partai politik dan batas usia minimal calon kepala daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, dalam pernyataannya pada Kamis, 22 Agustus 2024, di Jakarta, menegaskan bahwa KPU akan melaksanakan semua keputusan MK tersebut. Untuk memastikan hal ini berjalan dengan baik, KPU telah mengirimkan surat konsultasi kepada Komisi II DPR RI dan berencana untuk melakukan konsultasi langsung pada 26 Agustus 2024. "Kami sudah sampaikan dan koordinasi untuk materi yang sudah kami sampaikan, draf dan seterusnya. Insya Allah Senin (26 Agustus 2024), konsultasi akan berlangsung," ujar Afifuddin.

Implementasi putusan MK ini sangat krusial mengingat jadwal pendaftaran calon kepala daerah yang akan segera dimulai pada 27-29 Agustus 2024. Meski waktu sangat mepet, Afifuddin menegaskan bahwa putusan MK, setelah dibacakan, sudah berlaku secara prinsip dan harus dijalankan oleh KPU. Konsultasi dengan DPR diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah KPU dalam mengimplementasikan keputusan MK ini.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa ambang batas suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam Pilkada akan ditentukan berdasarkan perolehan suara sah pada Pemilu 2024 yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing daerah. MK mengklasifikasikan besaran suara sah menjadi empat kategori, yaitu 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen, dan 6,5 persen, sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait.

Selain itu, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengatur bahwa batas usia minimal calon kepala daerah adalah 30 tahun pada saat penetapan calon oleh KPU. Putusan ini menjadi landasan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi dalam proses Pilkada 2024.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI juga telah mengingatkan KPU untuk mematuhi dan melaksanakan putusan MK tersebut. Dalam surat yang dikirimkan kepada KPU, Bawaslu menegaskan pentingnya KPU menaati ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Bawaslu juga mengundang KPU untuk melaksanakan konsinyering pada 24 Agustus 2024 sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan MK.

Selain itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR yang sebelumnya berencana untuk merevisi UU Pilkada, akhirnya membatalkan rencana pengesahan revisi tersebut setelah mendapat tekanan dari aksi massa. Pembatalan ini memastikan bahwa putusan MK tetap menjadi acuan dalam proses Pilkada 2024, termasuk ambang batas suara sah dan batas usia calon kepala daerah.

Dengan komitmen kuat dari KPU dan pengawasan ketat dari Bawaslu, diharapkan proses Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjaga keadilan dan kredibilitas pemilihan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya