MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN IKN TAK PERLU KHAWATIR KARENA DIJAMIN PERPRES



NUSANTARA- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024, yang ditetapkan pada 11 Juli 2024, memberikan jaminan perlindungan hak bagi warga terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengungkapkan bahwa regulasi ini menjadi landasan hukum penting untuk mempercepat proses pembangunan sambil memastikan hak-hak warga terlindungi dengan baik. Perpres ini menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), yang dianggap tidak memadai dalam mengakomodasi seluruh hak warga yang terdampak.

Perpres Nomor 75 Tahun 2024 memastikan bahwa hak-hak warga yang terdampak meliputi tanah, bangunan, dan tanaman akan mendapatkan penggantian kerugian yang sesuai. Ini mencakup seluruh aset yang ada di lahan yang terkena dampak pembangunan IKN. Alimuddin menegaskan bahwa tim terpadu telah dibentuk untuk menangani proses pembebasan lahan, yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Badan Pertanahan Nasional.

Tim terpadu ini bertugas mempercepat pembebasan lahan, terutama untuk pembangunan infrastruktur penting seperti pengendalian banjir dan jalan tol. Di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, tim ini fokus pada pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku dan pembangunan jalan tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan. Terdapat 21 kepala keluarga yang terkena dampak di Kelurahan Sepaku dengan luas lahan 2,24 hektar, sementara di Kelurahan Pemaluan terdapat 55 kepala keluarga dengan luas lahan 44 hektare.

Proses pembebasan lahan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Tim terpadu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Otorita IKN, yang memimpin tim ini, juga akan menangani pembayaran penggantian kerugian langsung kepada warga yang terdampak.

Dengan adanya Perpres Nomor 75 Tahun 2024, diharapkan hak-hak warga terdampak dapat terakomodasi dengan baik, sehingga pembangunan IKN dapat dilakukan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan dengan adil dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya