MENSESNEG PRATIKNO BANTAH KELUARGA PRESIDEN TERLIBAT KELOLA TAMBANG



JAKARTA- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno baru-baru ini memberikan tanggapan mengenai skandal suap tambang yang melibatkan nama-nama terkait keluarga Presiden Joko Widodo, termasuk Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Pratikno menyatakan ketidaktahuan mengenai keterlibatan Kahiyang dan Bobby dalam izin usaha pertambangan (IUP) dan menekankan pentingnya menghormati proses hukum. "Waduh saya nggak tahu, enggaklah, enggak ada, itu kan proses hukum," ujarnya singkat pada 5 Agustus 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Kasus ini mencuat setelah mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, disebut terlibat dalam pengaturan IUP tambang. Dalam sidang kasus korupsi Kasuba, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili, mengungkap adanya istilah ‘Blok Medan’ yang diduga merujuk pada Bobby Nasution. Kasuba sendiri tidak membantah adanya pertemuan dengan pengusaha di Medan terkait pengurusan izin tambang.

Sementara itu, Bobby Nasution, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan, memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai skandal tersebut. Dia menganggap bahwa memberikan komentar akan tidak etis karena kasus ini sedang dalam proses hukum. "Itu hasil sidang ya, hasil sidang, saya rasa walaupun dikomentari dalam hal ini, saya merasa nggak etis," ucap Bobby.

Pratikno menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati dan diserahkan kepada pihak berwenang. Keterlibatan Kahiyang dan Bobby dalam kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, dan Pratikno menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk menangani kasus ini. Pengelolaan dan pengawasan IUP harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dan setiap dugaan penyimpangan harus diselidiki secara transparan.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pratikno berharap bahwa proses hukum akan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pemerintah pun berkomitmen untuk memastikan bahwa segala bentuk korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan tambang akan ditangani secara serius dan transparan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya