MESKI JUMLAH PENDUDUK BENGKAK, STOK BERAS PPU CUKUP PENUHI KEBUTUHAN LOKAL TERMASUK IKN



NUSANTARA- Sejak diresmikannya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami lonjakan jumlah penduduk yang signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk PPU telah mencapai 264 ribu jiwa, meningkat dari estimasi awal sekitar 196 ribu jiwa. Meski terjadi kenaikan populasi yang pesat, stok pangan, khususnya beras, di wilayah ini tetap dapat memenuhi kebutuhan lokal, termasuk untuk IKN.

Saiful Anam, Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten PPU, menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau dan memastikan ketersediaan pangan di PPU. Menurutnya, meskipun ada penambahan penduduk, stok beras di daerah tersebut masih cukup dan mampu bertahan hingga 15 bulan ke depan. Anam menambahkan bahwa beras lokal tetap menjadi andalan, namun untuk menjaga kestabilan pasokan, pihaknya juga mengimpor beras dari luar PPU jika diperlukan.

Selain beras, kebutuhan bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan gula juga tercukupi dengan baik. Untuk bahan pokok yang kurang, pemerintah daerah memastikan pasokan dengan mendatangkannya dari luar PPU, serta melakukan koordinasi dengan distributor dan instansi terkait untuk menjaga kestabilan pasokan pangan. Pengawasan terhadap ketersediaan pangan juga dilakukan secara ketat melalui kerjasama dengan OPD terkait dan kepolisian.

Namun, Anam mengungkapkan tantangan yang dihadapi, yaitu berkurangnya lahan sawah di Sepaku akibat pembangunan IKN. Lahan sawah yang sebelumnya luasnya mencapai 400 hektar kini telah menyusut, yang dapat berdampak pada produksi beras lokal ke depan. Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pangan di masa mendatang, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk distributor dari luar, guna memastikan keberlanjutan pasokan pangan di PPU.

Kendati ada tantangan tersebut, pemerintah daerah optimis bahwa dengan pengelolaan yang baik dan koordinasi yang efektif, PPU akan mampu menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan dan pengembangan IKN yang kini menjadi pusat perhatian nasional.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya