PASOKAN SOLAR NON-SUBSIDI DI PROYEK IKN BANTU KONTROL HARGA BBM KALIMANTAN



JAKARTA- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur diharapkan membawa dampak positif bagi ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut, termasuk di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Seiring dengan proyek ambisius ini, pasokan BBM, terutama solar non-subsidi, menjadi salah satu fokus penting.

Menurut laporan terbaru, PT Sumber Buana Group berkomitmen untuk menyuplai 50 ribu kiloliter (KL) BBM solar non-subsidi untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara. Perusahaan ini telah berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam penyediaan material alam dan BBM, dan pada tahun ini, mereka juga memasok material seperti batu boulder, batu split, dan pasir sebanyak 700 ribu m³. Investasi ini mendukung pembangunan infrastruktur IKN yang berkelanjutan dan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada BBM subsidi dan impor, serta memberikan dampak positif pada harga BBM di kawasan sekitar.

Di sisi lain, masyarakat Pulau Sebatik mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM setelah adanya larangan terhadap perdagangan BBM eceran dari Malaysia. Kapolsek Sebatik Timur, AKP Wisnu Bramantyo, mengeluarkan Surat Edaran No: B/79/Reskrim Polsek Sebatik Timur yang bersifat ultimatum terhadap pelaku perdagangan BBM eceran Malaysia. Larangan ini ditujukan untuk menertibkan praktik perdagangan BBM eceran yang dianggap merugikan APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar) lokal. Meskipun langkah ini bersifat persuasif, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM, terutama saat APMS kehabisan stok.

Menurut Wisnu, harga BBM eceran Malaysia yang dijual sekitar Rp 10 ribu per botol setara dengan harga BBM pertalite di APMS. Dengan larangan ini, Wisnu berharap APMS bisa menambah kuota BBM subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, mengkritik kebijakan ini dengan menyatakan bahwa larangan tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan BBM domestik yang memadai. Jika kebutuhan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh APMS, maka razia terhadap BBM dari Malaysia dapat menambah masalah.

Keterlibatan PT Sumber Buana Group dalam penyediaan BBM dan material untuk IKN Nusantara diharapkan dapat memperbaiki situasi ini dengan menyediakan pasokan yang stabil dan terjangkau. Ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan harga BBM tetap stabil dan terjangkau di Kalimantan, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di IKN Nusantara.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya