PEMERINTAH TAK TINGGAL DIAM! JOKOWI PASTIKAN PEMERINTAH SERIUS BEBASKAN PILOT SUSI AIR



JAKARTA- Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam menangani kasus penyanderaan Pilot Susi Air, Capt. Philips Marks Mehrtens, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa upaya pembebasan tengah dilakukan dengan intensif.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui Youtube Sekretariat Presiden pada 7 Juli 2023, Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak menganggap pemerintah tidak bergerak. "Jangan dilihat diam. Kami sudah berupaya dengan amat sangat, namun tidak bisa kami buka apa yang telah kami kerjakan di lapangan," kata Jokowi. Presiden juga menegaskan bahwa strategi dan rincian upaya yang dilakukan pemerintah tidak dapat dipublikasikan demi keamanan proses tersebut.

Penyanderaan Capt. Philips Marks Mehrtens, yang dimulai sejak Februari 2023 oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), menjadi perhatian internasional. OPM, yang dipimpin oleh Egianus Kogoya, mengumumkan bahwa mereka akan merilis pilot tersebut dalam waktu dua bulan mendatang.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah dialog antara pimpinan OPM di Nduga dan markas pusat mereka.

Sebby Sambom mengungkapkan bahwa OPM awalnya menyandera Mehrtens untuk menarik perhatian internasional terhadap isu hak asasi manusia di Papua. Namun, seiring waktu, OPM memutuskan untuk membebaskan pilot demi kemanusiaan, terutama karena pertimbangan nasib keluarga Mehrtens yang telah terpisah lama.

Akouboo Amatus Douw, Ketua Dewan Diplomatik dan Urusan Luar Negeri Papua Barat, menambahkan bahwa keputusan ini didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan pemahaman bahwa pilot bukanlah musuh mereka.

Pemerintah Indonesia, melalui upaya intensif dan strategi yang belum dipublikasikan, terus berusaha menyelesaikan kasus ini. Meski belum ada kepastian mengenai waktu pastinya, baik pemerintah maupun pihak OPM telah menunjukkan kemajuan dalam proses pembebasan Capt. Philips Marks Mehrtens.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya