PENCALONAN PRAMONO ANUNG DI PILKADA DKI ADALAH HAK POLITIK TANPA CAMPUR TANGAN ISTANA

JAKARTA- Sekretaris Kabinet Pramono Anung baru-baru ini mengumumkan niatnya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, menggandeng Rano Karno sebagai calon wakilnya. Langkah ini dipandang sebagai hak politik Pramono dan partainya, PDIP, tanpa adanya campur tangan Presiden Joko Widodo.

Menurut Jokowi, keputusan ini sepenuhnya merupakan hak politik Pramono dan PDIP, yang telah melakukan kalkulasi politik matang sebelum membuat keputusan tersebut. Jokowi, yang baru saja meresmikan Pasar Godean di Sleman, Yogyakarta, mengungkapkan bahwa semua langkah diambil berdasarkan perhitungan dan strategi politik yang telah direncanakan.

Meski Pramono resmi maju sebagai calon, ia tetap akan menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet hingga penetapan calon dilakukan KPU DKI Jakarta pada 22 September mendatang. Jokowi menegaskan bahwa keputusan Pramono dan PDIP dalam Pilkada DKI Jakarta merupakan hal yang terpisah dari kewenangan dan kebijakan istana. Presiden menilai bahwa proses pemilihan kepala daerah adalah ranah partai politik, dan ia memastikan bahwa dirinya akan tetap netral dalam kontestasi tersebut.

Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak akan terlibat dalam urusan pencalonan di Pilkada, sesuai dengan jaminan netralitas yang telah disampaikan oleh Istana. Meskipun Jokowi memiliki pengaruh besar di Pilkada serentak November 2024, Istana memastikan bahwa keputusan mengenai calon kepala daerah sepenuhnya merupakan hak partai politik tanpa campur tangan dari Presiden.

Ketua DPP Demokrat, Kamhar Lakumani, mengapresiasi sikap netral Presiden dan menekankan pentingnya Pilkada yang berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Partai Gerindra dan beberapa pengamat politik juga menilai bahwa meski Jokowi memiliki pengaruh, ia tidak akan melanggar aturan demokrasi dalam mendukung calon kepala daerah.

Kendati ada spekulasi tentang koalisi politik yang mungkin melibatkan Presiden, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan, menyatakan bahwa sulit bagi Presiden untuk terlibat langsung dalam Pilkada. Pilkada cenderung lebih fokus pada calon daripada partai pengusung, dan meski Jokowi memiliki perhatian terhadap beberapa daerah, netralitas Presiden tetap menjadi prioritas utama.