PENURUNAN KEMISKINAN EKSTREM JADI 0,8 PERSEN MENJADI HIGHLIGHT AKHIR MASA JABATAN

JAKARTA- Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai prestasi signifikan dalam penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Angka kemiskinan ekstrem, yang sebelumnya berada di angka 6,1 persen, berhasil diturunkan menjadi 0,8 persen pada tahun 2024. Ini merupakan capaian yang luar biasa, terutama mengingat tantangan global yang dihadapi selama periode tersebut, termasuk pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik.

Jokowi menyampaikan pencapaian ini dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, menekankan pentingnya stabilitas ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di atas 5 persen meskipun banyak negara mengalami perlambatan ekonomi. "Alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat dan terus bertumbuh," ujar Jokowi.

Ia juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku, mampu melampaui 6 persen, dengan Maluku Utara mencatat pertumbuhan lebih dari 20 persen.

Selain penurunan angka kemiskinan ekstrem, Jokowi juga menyebut penurunan angka stunting dari 37,2 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023, serta penurunan tingkat pengangguran dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada 2024. Semua capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun, penurunan kemiskinan ekstrem ini tidak lepas dari kritik dan analisis lebih lanjut. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 6,18 persen pada 2014 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023, sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mencatat angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen pada Maret 2024.

Peneliti Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem harus ditinjau dengan mempertimbangkan paritas daya beli yang lebih baru, yang menunjukkan bahwa standar kemiskinan mungkin perlu diperbarui.

Meski demikian, kinerja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan ekstrem dan pengangguran secara umum diakui sebagai pencapaian positif. Penggunaan subsidi dan bantuan sosial telah berperan penting dalam menekan harga dan membantu masyarakat. Namun, Michael juga menekankan perlunya perhatian lebih pada pengangguran dan upaya untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang lebih permanen dan produktif.

Secara keseluruhan, penurunan angka kemiskinan ekstrem selama pemerintahan Jokowi menunjukkan kemajuan besar dalam mengatasi masalah kemiskinan, meskipun tetap ada tantangan dan ruang untuk perbaikan lebih lanjut.JAKARTA- Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai prestasi signifikan dalam penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Angka kemiskinan ekstrem, yang sebelumnya berada di angka 6,1 persen, berhasil diturunkan menjadi 0,8 persen pada tahun 2024. Ini merupakan capaian yang luar biasa, terutama mengingat tantangan global yang dihadapi selama periode tersebut, termasuk pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik.

Jokowi menyampaikan pencapaian ini dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, menekankan pentingnya stabilitas ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di atas 5 persen meskipun banyak negara mengalami perlambatan ekonomi. "Alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat dan terus bertumbuh," ujar Jokowi.

Ia juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku, mampu melampaui 6 persen, dengan Maluku Utara mencatat pertumbuhan lebih dari 20 persen.

Selain penurunan angka kemiskinan ekstrem, Jokowi juga menyebut penurunan angka stunting dari 37,2 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023, serta penurunan tingkat pengangguran dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada 2024. Semua capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun, penurunan kemiskinan ekstrem ini tidak lepas dari kritik dan analisis lebih lanjut. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 6,18 persen pada 2014 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023, sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mencatat angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen pada Maret 2024.

Peneliti Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem harus ditinjau dengan mempertimbangkan paritas daya beli yang lebih baru, yang menunjukkan bahwa standar kemiskinan mungkin perlu diperbarui.

Meski demikian, kinerja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan ekstrem dan pengangguran secara umum diakui sebagai pencapaian positif. Penggunaan subsidi dan bantuan sosial telah berperan penting dalam menekan harga dan membantu masyarakat. Namun, Michael juga menekankan perlunya perhatian lebih pada pengangguran dan upaya untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang lebih permanen dan produktif.

Secara keseluruhan, penurunan angka kemiskinan ekstrem selama pemerintahan Jokowi menunjukkan kemajuan besar dalam mengatasi masalah kemiskinan, meskipun tetap ada tantangan dan ruang untuk perbaikan lebih lanjut.