PILKADA 2024 IKUTI PUTUSAN MK, AMBANG BATAS 7,5% DAN USIA MINIMUM 30 TAHUN



JAKARTA- Pilkada 2024 menjadi sorotan utama setelah Komisi II DPR RI secara resmi menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini dibacakan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 25 Agustus 2024. Revisi ini mencerminkan upaya penyesuaian terhadap Putusan MK Nomor 60 dan 70 yang menetapkan perubahan signifikan dalam persyaratan pencalonan kepala daerah.

MK, melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, memutuskan untuk mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Sebelumnya, ambang batas ditetapkan sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pemilihan legislatif DPRD, atau 20 persen kursi DPRD. Dalam keputusan terbarunya, MK menyamakan ambang batas pencalonan kepala daerah antara partai politik dan calon independen. Hal ini memungkinkan partai yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mencalonkan kandidat jika mereka berhasil mengumpulkan suara minimal 7,5 persen.

Selain itu, MK juga memutuskan tentang syarat usia calon kepala daerah melalui Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Syarat usia minimum calon kepala daerah, baik gubernur maupun wakil gubernur, harus dihitung sejak penetapan sebagai calon oleh KPU. Ini berbeda dengan penafsiran Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya mengatur usia dihitung pada saat pelantikan calon terpilih.

Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, KPU DKI Jakarta memastikan kepatuhan terhadap putusan MK dengan menetapkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2024. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari, mengonfirmasi bahwa ambang batas pencalonan untuk Pilkada Jakarta 2024 adalah 7,5 persen, baik untuk calon dari partai politik maupun calon independen. Besaran ini disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang mencapai sekitar 8,25 juta pemilih.

KPU DKI Jakarta juga mengikuti ketentuan MK mengenai syarat usia calon, menetapkan usia minimum 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur yang dihitung sejak penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Ini menunjukkan komitmen KPU dalam menyesuaikan peraturan dengan putusan MK untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan hukum terbaru.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya