PP NO 28 TAHUN 2024 PERLINDUNGAN KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK REMAJA, BUKAN MENDUKUNG PERZINAAN



JAKARTA- Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memicu kontroversi di masyarakat, terutama terkait penyediaan layanan kesehatan reproduksi untuk anak sekolah dan remaja. Kontroversi ini terutama muncul dari pasal 103 yang mencakup edukasi kesehatan reproduksi dan perilaku seksual berisiko bagi anak usia sekolah. Beberapa pihak menilai bahwa adanya penyediaan alat kontrasepsi untuk kelompok ini bisa menimbulkan kesan pembolehan hubungan seksual di kalangan remaja.

Namun, Kepala Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadiah Tarmizi, menegaskan bahwa PP No 28 Tahun 2024 tidak mendukung perzinaan di kalangan remaja. Dalam dialog interaktif pada 12 Agustus 2024, dr. Siti menjelaskan bahwa pasal 103 bertujuan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan perilaku seksual berisiko kepada remaja untuk melindungi diri mereka dari potensi risiko kesehatan. Edukasi ini termasuk pengetahuan tentang sistem reproduksi, pentingnya keluarga berencana, serta kemampuan untuk menolak ajakan berhubungan seksual.

Penyediaan alat kontrasepsi dalam PP ini, menurut dr. Siti, lebih ditujukan untuk menangani kasus-kasus khusus, seperti remaja yang menikah di bawah batas usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang. PP No 28 Tahun 2024 mengatur berbagai bentuk layanan kesehatan reproduksi, seperti deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi, dengan penjelasan lebih lanjut di pasal 109.

Dr. Siti juga menekankan bahwa aturan ini tidak bertujuan untuk mendorong perilaku seksual di kalangan remaja, melainkan untuk memastikan mereka mendapatkan edukasi dan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan jika mereka menghadapi situasi yang memerlukan intervensi medis. Dia juga menggarisbawahi bahwa akan ada peraturan teknis tambahan dan Permenkes yang akan menjelaskan implementasi PP ini secara rinci.

Dengan penjelasan ini, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami bahwa PP No 28 Tahun 2024 bertujuan untuk melindungi kesehatan reproduksi remaja dan tidak memberikan izin untuk perilaku seksual di luar norma yang berlaku.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya