PSI DAN KIM PLUS TEGASKAN BAHWA NAMA KAESANG HANYA SEKADAR ASPIRASI



JAKARTA- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menegaskan bahwa Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, tidak akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, pada Sabtu (24/8/2024), menyusul keputusan DPR yang memilih untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan MK menegaskan syarat usia minimum 30 tahun bagi calon kepala daerah, yang harus dipenuhi saat penetapan pasangan calon.

Menurut Raja Juli, Kaesang, yang juga ketua umum PSI, adalah sosok yang sangat menghormati konstitusi. Meskipun ada spekulasi bahwa Kaesang mungkin maju dalam Pilkada DKI Jakarta atau Jawa Tengah, Raja Juli menjelaskan bahwa sejak awal, Kaesang tidak berminat untuk terjun ke dunia politik dalam Pilkada 2024. Kaesang lebih memilih untuk fokus pada bisnis dan keluarga, terutama karena ia akan segera menyambut kelahiran anak pertama bersama istrinya, Erina Gudono.

Dalam konteks ini, Raja Juli menekankan bahwa Kaesang tidak terlibat dalam perencanaan atau pencalonan politik untuk Pilkada mendatang. Ini juga sejalan dengan komunikasi PSI dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang sebelumnya sempat mempertimbangkan Kaesang sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Tengah. Namun, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa sebelum putusan MK, KIM telah sepakat untuk mengusung Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai pasangan calon di Jateng. Dasco menambahkan bahwa nama Kaesang sempat dibahas, namun hanya sebagai aspirasi dari berbagai usulan, bukan sebagai agenda resmi KIM.

Keputusan PSI dan Kaesang ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan integritas politik. Dengan penegasan ini, PSI menghindari spekulasi yang dapat mengganggu proses demokrasi dan memastikan bahwa aturan yang berlaku dipatuhi. Kaesang memilih untuk melanjutkan fokus pada aktivitas bisnis dan kehidupan pribadi, memberikan kesempatan bagi calon-calon lain untuk memperebutkan posisi dalam Pilkada 2024.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya