RESHUFFLE KABINET JOKOWI MENINGKATKAN EFISIENSI PEMERINTAHAN MENJELANG PERGANTIAN PRESIDEN



JAKARTA- Dua bulan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Senin (19/8/2024), di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo melantik sejumlah pejabat negara, yakni Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Selain itu Presiden Jokowi juga melantik  Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Juga penunjukan Hasan Nasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya mengatakan, reshuffle ini untuk memuluskan pergantian pemerintahan. Dimana reshuffle terakhir justru perlu sinkronisasi supaya pemerintahan baru bisa berjalan langsung dengan efektif.

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju dinilai agar  mempercepat transisi pemerintahan supaya sudah siap jalan ketika sudah menjabat, termasuk akan mempengaruhi pergerakan respon lebih cepat pelaku pasar. Sebagaimana kita ketahui, Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dalam menentukan jabatan menteri dalam kabinet.

Berdasarkan data, masyarakat puas dengan masa kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Tingkat kepuasan 1.200 responden yang disurvei mencapai 75,6 persen, tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019. Angka itu naik dari hasil survei Desember 2023 yang mencapai 73,5 persen dan secara garis tren menunjukkan konsistensi meningkat sejak Oktober 2022.

Hal yang menarik dari Reshuffle Kabinet adalah Presiden Jokowi  melantik Dadan Andayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sebagai lembaga baru yang dibentuk, diamanatkan untuk  melaksanakan program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis.

Badan Gizi Nasional dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken pada 15 Agustus 2024 dan dalam RAPBN 2025 sudah masuk agar bisa dilaksanakan mulai Januari 2025. Dipastikan program makan siang bergizi gratis akan dilaksanakan serentak pada 2 Januari 2025 di seluruh Indonesia.

Kita berharap Reshuffle Kabinet di masa transisi ini dapat menuntaskan kinerja kabinet Indonesia Maju serta memuluskan program makan siang gratis pada tahun 2025 mendatang. Reshuffle Kabinet dinilai sebagai gebrakan agar memuluskan masa transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya