RI CERMATI KEBERHASILAN PAJAK UNTUK TERAPKAN PENDIDIKAN GRATIS SEPERTI NEGARA NORDIK



JAKARTA- Penerimaan pajak Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga Juli 2024, mencapai Rp1.545,4 triliun atau 55,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Angka ini menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan dengan realisasi sebelumnya, meskipun terdapat kontraksi sebesar 4,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penerimaan pajak hingga Juli 2024 mencapai Rp1.045,32 triliun atau 52,56 persen dari target APBN. Tren positif ini terutama didorong oleh peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang masing-masing mengalami pertumbuhan bruto sebesar 7,34 persen dan 4,14 persen.

Kinerja penerimaan pajak ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Indonesia terus bergerak meski terdapat beberapa tantangan seperti penurunan harga komoditas dan penurunan lifting minyak bumi.

Pertumbuhan positif juga terlihat pada jenis pajak lainnya, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22 impor, dan PPN impor. Namun, terdapat beberapa jenis pajak seperti PPh Non-Migas dan PPh Migas yang mengalami kontraksi.

Selain penerimaan pajak, pencapaian bea dan cukai juga menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Penerimaan bea dan cukai mencapai Rp154,4 triliun, setara dengan 48,1 persen dari target APBN 2024. Bea masuk tumbuh sebesar 2,1 persen, sementara penerimaan bea keluar mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 58,1 persen, terutama berkat kontribusi tembaga.

Di sisi lain, penerimaan cukai tumbuh sebesar 0,5 persen, dengan peningkatan pada cukai HT, cukai EA, dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berkat perubahan tarif dan peningkatan produksi.

Kenaikan penerimaan pajak ini berdampak positif pada cadangan devisa Indonesia, yang mencapai USD145,4 miliar pada akhir Juli 2024. Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi sebelumnya sebesar USD140,2 miliar pada Juni 2024.

Kenaikan ini dipengaruhi oleh penerbitan sukuk global pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Cadangan devisa yang meningkat ini memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia, menjaga stabilitas makroekonomi, dan mendukung sistem keuangan nasional.

Melihat keberhasilan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa model pendidikan gratis yang diterapkan di negara-negara Nordik bisa menjadi inspirasi untuk Indonesia.

Di negara-negara seperti Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Denmark, pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi didanai melalui pajak yang tinggi, yang bisa mencapai 70 persen dari pendapatan.

Model ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan penerimaan pajak, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sistem serupa, sehingga meningkatkan akses pendidikan tinggi tanpa membebani keluarga.

Saat ini, pemerintah Indonesia berencana untuk merevisi kebijakan biaya kuliah guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkat pencapaian penerimaan pajak yang positif dan cadangan devisa yang meningkat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya