RIDWAN KAMIL UNGKAP IKN SEBAGAI MOTOR PENGGERAK UNTUK MENCAPAI NZE 2045



NUSANTARA- Ridwan Kamil, selaku Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN), kembali menegaskan visi ambisiusnya untuk menjadikan IKN sebagai kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam pernyataannya, Ridwan Kamil menekankan bahwa IKN akan diatur sebagai "EV Only City," yang berarti hanya kendaraan listrik yang diizinkan untuk beroperasi di dalam kota, sementara kendaraan berbahan bakar bensin akan dibatasi penggunaannya dan hanya boleh parkir di pinggiran kota.

Konsep ini sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Namun, Ridwan Kamil menegaskan bahwa IKN memiliki target yang lebih ambisius, yaitu mencapai NZE pada tahun 2045, lima belas tahun lebih awal dari target nasional. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan IKN sebagai model kota masa depan yang berwawasan lingkungan.

IKN tidak hanya akan mengandalkan mobilitas berbasis listrik, tetapi juga akan memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk mendukung operasional kota. Energi yang digunakan di IKN akan sepenuhnya berasal dari angin dan matahari, yang menjadikannya kota pertama di Indonesia dengan infrastruktur energi yang sepenuhnya berkelanjutan. Ridwan Kamil menjelaskan bahwa seluruh perencanaan dan desain IKN telah dirancang untuk memastikan kota ini mampu mengurangi jejak karbonnya secara signifikan.

Dalam pernyataannya, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa penerapan konsep "EV Only City" bukan hanya soal teknologi dan infrastruktur, tetapi juga tentang membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Dengan membatasi kendaraan berbahan bakar fosil hanya di pinggiran kota, diharapkan masyarakat akan beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

IKN juga akan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang memadai, termasuk stasiun pengisian daya kendaraan listrik yang tersebar di seluruh kota. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mendorong penggunaan kendaraan listrik secara lebih luas.

Ridwan Kamil meyakini bahwa IKN dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan dunia dalam hal penerapan teknologi hijau dan kebijakan yang mendukung lingkungan. "Nusantara itu ibu kota yang sudah diputuskan oleh keputusan politik paling mahal di negeri ini. Jadi, kalau sudah didesain dari nol, terus jelek, rugi dan wajah kita kan berantakan," ujarnya.

Dengan visi ini, IKN diharapkan mampu menarik perhatian global sebagai kota yang inovatif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi simbol kemajuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Ridwan Kamil optimistis bahwa langkah-langkah yang diambil dalam pembangunan IKN akan menjadikannya kebanggaan nasional yang dapat dibanggakan di panggung dunia. Melalui penerapan konsep "EV Only City," IKN diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mencapai masa depan yang lebih hijau.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya