TIDAK TERBURU-BURU! PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA KE KALTIM DIRANCANG SEJAK 2017



JAKARTA- Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan langkah besar yang telah dirancang sejak 2017, dengan tujuan utama mengatasi ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan distribusi penduduk di Indonesia. Perencanaan ini melibatkan berbagai aspek dan tahapan yang dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa proses pemindahan tidak terburu-buru atau dipaksakan, tetapi dijalankan dengan pertimbangan matang dan sesuai jadwal.

Menurut Rudy S Prawiradinata, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, pemindahan IKN dirancang sebagai respons terhadap ketimpangan distribusi penduduk dan konsentrasi ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

Selama 30-40 tahun terakhir, Pulau Jawa menyumbang 58,75 persen dari perekonomian nasional. Dengan memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, diharapkan dapat menggeser pusat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih baik di seluruh negeri.

Seiring dengan kemajuan pemindahan IKN, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah cuaca hujan deras yang mengganggu proses pembangunan infrastruktur, termasuk Bandara VVIP IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, mengungkapkan bahwa intensitas hujan yang tinggi mempengaruhi progres pembangunan.

Kendala ini menyebabkan beberapa infrastruktur, seperti Bandara VVIP, belum dapat beroperasi sesuai rencana dan harus difokuskan pada Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Balikpapan untuk kegiatan mendesak.

Danis Sumadilaga menekankan bahwa pembangunan IKN tidak dilakukan secara terburu-buru. Semua tahapan proyek dijadwalkan sesuai rencana untuk memastikan kualitas pembangunan yang optimal.

Beberapa infrastruktur mungkin belum sepenuhnya selesai, namun sudah mulai difungsikan untuk memenuhi kebutuhan awal. Misalnya, jalan penghubung jembatan Pulau Balang dan tol yang masih dalam tahap fungsionalisasi untuk mempermudah akses.

Selain tantangan teknis, pemindahan IKN juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerhati politik Imron Cotan. Imron menyoroti bahwa pemindahan IKN adalah langkah strategis untuk mencegah ledakan demografis di Jakarta yang dapat menyebabkan kerusuhan sosial.

Dengan mengalihkan pusat administrasi dan pertumbuhan ekonomi ke Kalimantan Timur, diharapkan akan tercipta peluang ekonomi yang lebih merata dan adil bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan langkah besar yang dirancang dengan perencanaan matang dan pertimbangan mendalam. Proses ini dihadapi dengan tantangan yang harus diatasi secara bertahap dan tidak terburu-buru. Pendekatan ini memastikan bahwa pemindahan IKN dapat dilaksanakan dengan sukses, mencapai tujuan pemerataan ekonomi, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya