WACANA PEMBERIAN INSENTIF RP100 JUTA UNTUK ASN YANG PINDAH IKN MASIH BERUPA USULAN!



JAKARTA- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan insentif senilai Rp 100 juta. Insentif ini diusulkan untuk mendukung keberlanjutan hidup para ASN di lingkungan IKN yang bertaraf internasional, dengan biaya hidup yang tinggi terutama untuk pendidikan dan layanan kesehatan.

Arizal, Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kementerian PANRB, mengungkapkan bahwa usulan ini penting untuk memastikan ASN yang dipindahkan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Insentif tersebut setara dengan tunjangan kinerja (tukin) pejabat eselon I di Otorita IKN. Arizal menekankan bahwa tanpa insentif ini, ASN akan kesulitan menutupi biaya sekolah dan layanan kesehatan internasional di IKN. “Tunjangan, tunjangan, tunjangan, kita sudah rapat dengan Dirjen Anggaran ada sekolah internasional, RS internasional, bagaimana ASN kalau enggak ada insentifnya bayar sekolah internasional itu,” ujar Arizal dalam ASN Fest 2024 di Jakarta, pada Senin, 5 Agustus 2024.

Saat ini, besaran insentif yang diusulkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tukin yang diterima pejabat setara eselon I di Kementerian PANRB, yang hanya sebesar Rp 40 juta. Oleh karena itu, usulan insentif sebesar Rp 100 juta diharapkan dapat menarik minat ASN untuk mau pindah dan bekerja di IKN. Namun, Arizal menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. “Kementerian Keuangan punya banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memberikan persetujuan. Kami berjuang terus karena sangat-sangat tidak menarik bagi aparatur sipil negara mau pindah ketika tidak diperhatikan insentifnya,” jelas Arizal.

Selain itu, Arizal menekankan pentingnya insentif ini sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan stabilitas dan produktivitas di IKN. Dengan adanya sekolah dan rumah sakit bertaraf internasional, ASN diharapkan dapat bekerja dengan tenang tanpa khawatir tentang biaya hidup yang tinggi.

Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian khusus pada isu ini dan mendukung upaya untuk memberikan insentif yang memadai bagi ASN yang dipindahkan. Menurut Arizal, ASN yang akan dipindah pada tahap awal nantinya adalah ASN yang masih lajang, sesuai dengan infrastruktur hunian yang tersedia di IKN. “Pemindahan itu sudah ada datanya pegawai dari 36 kementerian/lembaga dengan total 11.911 yang dipindah pada 2024. Namun, menyesuaikan kesiapan hunian, yang akan dipindah hingga Desember 2024 sebanyak 3.246 ASN, belum termasuk keluarganya,” tambah Arizal.

Dengan usulan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di IKN serta meningkatkan kesejahteraan ASN yang akan berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru. Namun, proses persetujuan dan penetapan insentif ini masih berjalan dan diharapkan dapat segera diselesaikan demi kelancaran pemindahan ASN ke IKN.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya