WAMENDAGRI PASTIKAN PEMERINTAH TELAH MERANCANG PEMBANGUNAN UNTUK WILAYAH PERBATASAN



NUSANTARA- Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah merancang secara komprehensif pembangunan untuk wilayah perbatasan sebagai bagian dari strategi mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pernyataannya pada Selasa (20/8/2024), Wetipo menjelaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan untuk memastikan integrasi dan pengembangan yang harmonis antara IKN dan kawasan perbatasan negara.

Pembangunan wilayah perbatasan ini dirancang untuk berfungsi sebagai penghubung vital dalam mendukung IKN, yang terletak di Penajam, Kalimantan Timur. Salah satu aspek kunci dari rencana ini adalah pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Wetipo menekankan bahwa PLBN tidak hanya berfungsi sebagai titik pemeriksaan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Pemerintah berencana untuk meningkatkan tata kelola pelayanan dan peralatan di PLBN, sehingga mampu melayani lalu lintas orang dan barang dengan lebih efisien.

Selain itu, Wetipo menambahkan bahwa pemerintah akan memperkuat kapasitas lembaga dan personil yang terlibat dalam pengelolaan PLBN, termasuk Beacukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan. Penguatan kapasitas ini mencakup peningkatan fasilitas serta pelatihan untuk memastikan pelayanan yang optimal dan keamanan yang terjamin di kawasan perbatasan.

Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan, pemerintah juga akan fokus pada pemberdayaan potensi daerah dan pengembangan infrastruktur dasar. Wetipo menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat rantai pasok logistik dalam negeri dan mendukung produksi pertanian serta perkebunan untuk komoditas ekspor. Pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Wetipo juga menyebutkan bahwa target pembangunan PLBN akan difokuskan pada periode 2025-2029. Selama periode ini, PLBN diharapkan memiliki sistem tata kelola pelayanan lalu lintas yang modern dan efisien, yang dapat memberikan kontribusi signifikan pada penguatan ekonomi nasional.

Pembangunan ini juga merupakan langkah strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana negara ini diharapkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Dengan berbagai inisiatif ini, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa wilayah perbatasan tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan IKN, tetapi juga sebagai elemen kunci dalam pengembangan ekonomi dan penguatan kedaulatan negara.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya