ANALISIS UTANG NEGARA RASIO UTANG JOKOWI LEBIH BAIK DARIPADA SOEHARTO DAN MEGAWATI



JAKARTA- Utang negara Indonesia adalah isu penting dalam pembahasan ekonomi nasional. Sepanjang sejarah kepemimpinan presiden Indonesia, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menjabat, utang negara mencapai Rp8.253 triliun pada akhir 2023. Meskipun angka ini terlihat besar, rasio utang terhadap PDB sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan beberapa era sebelumnya.

Pada era Presiden Soeharto (1967-1998), utang luar negeri Indonesia mencapai Rp551 triliun, setara dengan 57,7% dari PDB. Era berikutnya, di bawah kepemimpinan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, angka utang semakin melonjak akibat krisis ekonomi Asia 1997. Saat Habibie berkuasa, utang meningkat menjadi Rp939 triliun, sementara di era Gus Dur, utang melesat ke Rp1.271 triliun.

Presiden Megawati Soekarnoputri juga menghadapi peningkatan utang, dengan rasio mencapai 56,5% dari PDB. Sementara itu, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rasio utang menurun menjadi 24,7% dari PDB, meski jumlah utang meningkat menjadi Rp2.608,8 triliun.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, rasio utang per 30 November 2023 tercatat sekitar 38,11% dari PDB. Angka ini menunjukkan bahwa meski total utang meningkat, rasio utangnya masih tergolong lebih rendah dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya. Ekonom dari Universitas Brawijaya, Hendi Subandi, menilai bahwa rasio utang Indonesia masih aman, terutama karena sebagian besar utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa rasio utang pemerintah Indonesia masih berada dalam batas aman, di bawah 40%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5% dan inflasi yang terkendali, kondisi ekonomi Indonesia tergolong sehat dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan G20.

Secara keseluruhan, meskipun utang pemerintah Indonesia terus mengalami peningkatan, rasio utangnya masih lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan utang dan fokus pada pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK