DUKUNGAN OIKN SERTA KOLABORASI LINTAS SEKTOR BANTU UMKM DI IKN TUMBUH PESAT



NUSANTARA- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang.

Salah satunya adalah bidang ekonomi sebagai bagian kekuatan yang utama dalam penopang pembangunan dan pemberdayaan di masyarakat.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama instansi mitra telah berhasil membina sebanyak 650 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode Juni 2023 yang hanya mencapai 417 UMKM.

Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, menegaskan bahwa OIKN akan terus mendampingi dan mengembangkan potensi serta daya saing UMKM dan masyarakat di IKN.

"Kami telah mulai mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di kawasan IKN," katanya dikutip AyoBandung pada Rabu, 04 September 2024.

"Pada tahun-tahun mendatang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) akan diperkuat melalui kolaborasi dengan instansi pusat dan daerah dengan fokus yang dirancang secara bersama," tambahnya.

Jaka juga menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan kebijakan, sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa pembangunan IKN bukan hanya bersifat fisik.

"Tetapi juga mencakup pembangunan manusia yang menjadi modal penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujarnya, menegaskan.

Dalam upaya ini, kolaborasi antar pihak, termasuk Kementerian Koordinator PMK, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan instansi lainnya, sangat diperlukan.

"Kami siap bekerja sama untuk memastikan Indonesia Emas 2045 terwujud," tambah Jaka.

Sebelumnya, telah diadakan rapat koordinasi untuk membahas peningkatan kapasitas SDM sejalan dengan semangat pembangunan IKN yang modern dan berkelanjutan.

Rapat tersebut dilaksanakan di Gedung Kementerian Koordinator 1 IKN pada Rabu, 28 Agustus 2024, dan dipimpin oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy.

Dalam rapat tersebut, Menko PMK menekankan bahwa peningkatan kapasitas SDM memerlukan strategi dan kebijakan yang efektif.

Sebagai langkah awal, dilakukan identifikasi untuk memastikan ketersediaan SDM yang mumpuni, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, mencakup pendidikan dasar dan lanjutan, kesehatan individu, hingga pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat.

Selain itu, Menko PMK juga mendorong perguruan tinggi di IKN dan daerah penyangga untuk menyiapkan program studi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Kemenko PMK juga akan menginventarisasi informasi penunjang kebijakan dengan melibatkan OIKN, Pemprov Kaltim, Pemkab Penajam Paser Utara, serta Pemkab Kutai Kartanegara.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya