EKSPOR PASIR LAUT PEMANFAATAN SEDIMENTASI DARI IKN DILAKUKAN SECARA RAMAH LINGKUNGAN



JAKARTA- Pemerintah Indonesia telah memperbarui kebijakan ekspor pasir laut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, diikuti dengan Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 yang memungkinkan ekspor pasir laut.

Keputusan ini mencerminkan perubahan besar setelah larangan yang diberlakukan selama 20 tahun, bertujuan untuk memanfaatkan hasil sedimentasi secara efektif sambil mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas reklamasi.

Perubahan kebijakan ini dipicu oleh kebutuhan besar untuk pasir dalam proyek reklamasi domestik, termasuk proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa ekspor pasir laut kini diperbolehkan, tetapi hanya jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Ini merupakan langkah strategis untuk mengelola sisa hasil sedimentasi dari pengerukan laut yang dilakukan untuk mendukung proyek-proyek besar seperti IKN.

Pasir laut yang diekspor berasal dari proses sedimentasi, yang dianggap sebagai metode yang lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan dengan pengerukan pasir dari pulau-pulau. Pasir sedimentasi merupakan sisa material yang terakumulasi selama proses pembangunan dan tidak lagi berfungsi dalam ekosistem laut secara optimal. Penggunaan pasir ini untuk reklamasi dianggap sebagai alternatif yang lebih baik untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pasir hasil sedimentasi ini digunakan untuk kebutuhan reklamasi di dalam negeri terlebih dahulu. Baru setelah kebutuhan domestik terpenuhi, sisa pasir bisa diekspor. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan dari reklamasi dengan menggunakan pasir sedimentasi yang lebih ramah lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menambahkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi dan industri, tetapi juga berfungsi untuk menjaga kesehatan ekosistem laut. Dengan penggunaan teknologi canggih, termasuk GPS, pemerintah memastikan bahwa pengerukan dilakukan dengan hati-hati dan tidak merusak lingkungan. Pengerukan ini juga bermanfaat untuk pendalaman alur laut yang mengurangi dampak sedimentasi dan mendukung kesehatan ekosistem laut.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan sambil mendukung kebutuhan pembangunan nasional, termasuk proyek-proyek seperti IKN. Dengan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan dan memastikan bahwa pasir untuk reklamasi diambil dari sedimentasi, pemerintah Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya